Kisruh RPJMD, Etika Moral Menantu Wali Kota Firdaus Dipertanyakan

tito-handoko.jpg
(istimewa)

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Menantu Walikota Pekanbaru Firdaus, Ginda Burnama menjadi sorotan dalam beberapa hari belakangan karena diduga melanggar Tata Tertib (Tatib) DPRD Kota Pekanbaru.

Pelanggaran itu adalah membuat undangan rapat paripurna tanpa ada tanda tangan dari Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Hamdani.

Dalam hal ini, Mantan Gubernur Riau, Wan Abubakar juga sudah menyoroti Ginda Burnama, yang dinilainya tak etis mengambil alih kewenangan Ketua DPRD Pekanbaru, bahkan Wan menyebut apa yang dilakukan Ginda memperlihatkan keberpihakan Ginda pada Walikota.

"Kalau kita lihat dari persepektif administrasi pemerintah, kan semua itu sudah diatur dalam Tatib kalau Tatib itu dilanggar oleh oknum dewan didalamnya, artinya dia tidak punya integritas. Kenapa Tatib yang dibuat sendiri dilanggar, itu tandanya ada persoalan etika moral," kata Pengamat Politik dan Pemerintahan Riau, Tito Handoko, Rabu, 20 Mei 2020.

Dalam Tatib DPRD, jelas Tito, secaa tegas disebutkan setiap undangan rapat harus ditandatangani oleh Ketua DPRD Pekanbaru, kecuali Ketua DPRD sedang berhalangan. Namun dalam konteks ini, Hamdani berada di Pekanbaru.

Selain dari perspektif administrasi pemerintahan tadi, Tito juga menyinggung polarisasi politik yang ada di dalam internal DPRD. Sehingga, bisa diketahui siapa yang berkepentingan dalam perubahan RPJMD Kota Pekanbaru ini.

"Perlu dilihat RPJMD ini untuk kepentingan siapa? apakah ada proyek jangka pendek, menengah hingga panjang. Atau bahkan ada kepentingan politik disini," tambahnya.

Begitu juga dengan apa yang terjadi di dalam tubuh Fraksi Golkar, dimana dua orang anggotanya yakni Ida Yulita Susanti dan Sovia Septiana tak sepaham dengan Ketua Fraksi Golkar Masny Ernawaty yang juga Ketua Pansus RPJMD.

"Fraksi Golkar ini patut dilihat backgroundnya, ini nanti akan mengarah ke polarisasi politik tadi. Apakah orang itu bertentangan dengan Wako, jika bertentangan ya tidak akan dibawa. Intinya, kalau kita pakai teori polarisasi, tampak keberpihakan pihak-pihak tertentu. Sekalipun harus melanggar Tatib," ujarnya.

Disinggung mengenai nasib partai Golkar yang mendapatkan sorotan dari publik, diakui Tito akan berpengaruh pada nama baik Golkar. Namun, itu tidak akan berdampak pada keberlangsungan partai beringin ini.

"Nanti kan ada strategi politiknya ketika Pemilu. Jadi ini tidak akan berpengaruh pada Golkar. Golkar sudah terbiasa menghadapi hal-hal seperti ini, sudah teruji," tutup Tito yang pernah membuat thesis tentang Golkar dari masa ke masa.

Sementara itu, Ginda Burnama belum memberi respon terkait adanya pihak yang menyebut dia tak beretika karena menjengkali kewenangan dari Ketua DPRD Pekanbaru, Hamdani.

Sebelumnya, anggota Fraksi Gerindra Plus Nurul Ikhsan membantah jika Ginda Burnama melakukan kudeta jabatan. Menurutnya, dalam Tatib DPRD dijelaskan bahwa Wakil Ketua DPRD Pekanbaru termasuk dalam pimpinan DPRD.

Mengenai surat yang ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD Ginda Burnama, Nurul menegaskan Ketua DPRD tidak bisa menandatangani karena Ketua mengikuti sikap fraksi PKS yang menolak hasil kerja Pansus.

-->