Pria Ini Nekat Sebut PSBB Pekanbaru Cuma Icak-icak: Cuma Ikut-ikutan Saja

paris.jpg
(hasbullah)
RIAU ONLINE, PEKANBARU-Anggota DPRD Riau Dapil Pekanbaru, Parisman Ihwan meminta Pemerintah Kota Pekanbaru untuk tidak main-main dalam melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sebab hingga hari ini banyak masyarakat yang mengeluh padanya.
 
Hari ini adalah hari kelima pemberlakuan PSBB di Kota Pekanbaru, namun masyarakat yang tidak lagi memiliki stok pangan terpaksa menahan lapar sampai bantuan sembako dari pemerintah datang.
 
"PSBB di berlakukan sejak Jumat, tapi sampai hari ini masyarakat masih didata dan diData saja, sambil menunggu data itu mereka kan juga punya kebutuhan, ini harusnya sudah dipikirkan Walikota sebelumnya," kata pria yang kerap disapa Iwan Fatah ini, Selasa, 21 April 2020.
 
Iwan juga mengkritisi Wali Kota yang tidak matang dan tidak serius dalam memberlakukan PSBB, sehingga menambah beban hidup masyarakat. Sebab, di Pekanbaru sendiri sangat banyak masyarakat yang bekerja di sektor informal dan merasakan dampak ekonomi yang besar.
 
Kalau memang Walikota serius memberlakukan PSBB, harusnya diberlakukan selama 24 jam, dan sebelum PSBB dilakukan stok bahan sembako yang akan disalurkan juga telah stand bye di dinas terkait.
 
"Mau PSBB malam hari saja atau 24 jam full, masyarakat tetap terdampak juga ekonominya, makanya kalau memang mau serius terapkanlah selama 24 jam. Siapkan bantuan pangan untuk mereka. Contoh Jabar, DKI Jakarta dan Jateng," tuturnya.
 
Jika diberlakukan 24 jam, masyarakat pasti mau bertahan di dalam rumah dengan catatan kebutuhan hidupnya dipenuhi dalam jangka waktu tertentu. Karena, fokus dari PSBB ini adalah memutus mata rantai penyebaran.
 
"Kalau cuma setengah hari begini, siangnya penyebaran terus terjadi. Anggaran pemerintah sudah habis tapi hasil tidak efektif. Ini akan lebih memberatkan lagi kedepannya," tuturnya lagi.
 
Untuk masyarakat yang ber-KTP Pekanbaru saja mengalami kesulitan, apalagi bagi masyarakat yang sudah lama tinggal di Pekanbaru tapi secara administrasi masih terdata di Disdukcapil kabupaten kota atau bahkan provinsi lainnya.
 
Iwan khawatir, jika kondisi seperti ini akan memicu kriminalitas. Untuk itu, sebelum kekhawatiran itu terjadi Pemko harus bergerak cepat memenuhi kebutuhan hidup rakyatnya.
 
"Jangan sampai nanti berdampak pada kriminalitas, apalagi saya juga dapat keluhan dari RT dan RW yang khawatir dengan keberadaan Napi, sudah banyak mereka yang kehilangan barang. Kursi plastik saja di depan rumah bisa hilang. Makanya, Pemko harus serius," tambahnya.
 
Selain itu, Iwan juga menilai PSBB yang dilakukan Pemko Pekanbaru adalah PSBB icak-icak (pura-pura) atau PSBB setengah hati. Dari awal saja, sudah kelihatan kalau Pemko hanya ikut-ikutan saja melakukan PSBB, tapi kajian mendalamnya tidak ada. 
 
"Perwako-nya saja kemarin saya dapat info diduga copy paste karena ada aturan tentang transportasi kereta api. Artinya kan cuma ikut-ikut saja," tegasnya.
 
Tak hanya itu, Iwan beberapa kali mencoba keluar masuk kota Pekanbaru, namun pengawasan diperbatasan hanya sebatas peringatan mengenakan masker saja, tanpa di cek suhu tubuh.
 
"Saya tidak pakai emblem DPRD, tapi cuma dibilang 'pakai masker ya pak' sama petugas ke dalam pintu mobil," tambahnya.
 
Lebih jauh, DPRD Riau juga sudah rapat dengan Gubernur Riau Syamsuar terkait pencegahan, penanganan dan dampak sosial ekonomi terhadap Covid-19. Diketahui, ada sekitar Rp 470 Milyar yang disiapkan.
 
Sayangnya, masih ada kabupaten dan kota yang belum mengirimkan data kebutuhan baik Alat Pelindung Diri (APD), Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan lainnya sehingga penyaluran masih menjadi kendala.
 
"Alhamdulillah Gubernur juga telah mengadakan alat swab tes untuk mengetes positif atau tidaknya seseorang terjangkit virus corona. Sebelumnya, harus dikirim ke Jakarta tapi sekarang sudah bisa langsung di RSUD Arifin Ahmad. Inilah bentuk keseriusan Gubernur dalam menghadapi virus corona ini," katanya.
 
Padahal dari kunjungan Komisi IV di beberapa kabupaten kota, masih banyak ditemukan kekurangan-kekurangan dalam menghadapi Covid-19.
 
"Makanya, kami menghimbau baik Pemko Pekanbaru maupun Pemkab lainnya yang belum mengirimkan data untuk segera mengirimkan data kebutuhan di daerahnya ke provinsi, agar virus ini bisa ditangani dengan baik," tutupnya.

-->