Sugianto Harap Pemerintah Tidak Lockdown Demi Ekonomi Masyarakat Desa

sugianto.jpg
(hasbullah)

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Sekretaris Komisi II DPRD Riau, Sugianto menilai kebijakan lockdown kurang tepat jika diberlakukan di Indonesia karena akan berdampak buruk pada mayoritas masyarakat, terutama masyarakat pedesaan.

Dalam kondisi tidak lockdown saja masyarakat pedesaan, kata Sugi, sudah menjerit karena harga komoditas perkebunan mereka anjlok, sehingga untuk saat ini dampak ekonomi akibat corona sangat dirasakan oleh masyarakat desa.

Corona, jelasnya, sampai hari ini hanya berkembang di wilayah perkotaan saja. Sehingga, masyarakat desa yang tak pernah berhubungan dengan orang kota tidak akan mungkin tertular.

"Kalau mereka cuma berladang, berkebun, ya InsyaAllah gak kena virus ini. Tapi imbas ekonomi sangat dirasakan oleh mereka, kalau dipaksakan lockdown dilakukan ya sawit mereka semakin tidak laku lagi, otomatis kekacauannya luar biasa," ujar Sugi, Kamis, 19 Maret 2020.

Kalaupun dipaksa lockdown, Sugi pesimis stok pangan bisa menjangkau masyarakat desa, padahal lebih dari 50 persen wilayah Indonesia masih berupa pedesaan. Artinya, akan banyak masyarakat yang tidak mendapatkan stok pangan.

"Indonesia itu bukan Italia yang semuanya kota, makanya saya bilang lockdown itu kurang tepat," tuturnya.

Sugi juga menghimbau agar masyarakat desa bisa selektif dalam menerima orang-orang dari kota, dimana mereka harus tetap melakukan Social distance sesuai dengan anjuran pemerintah.

"Masyarakat desa juga harus waspada, awasi ketat setiap orang yang datang. Jangan pula pergi ke perkotaan, beraktivitas saja seperti biasa," tutupnya.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan belum mengambil kebijakan lockdown, namun ia menginstruksikan agar segera dilaksanakan rapid test virus corona (Covid-19) massal di Indonesia guna mendeteksi secara dini yang yang terpapar Covid-19.

“Saya minta alat-alat rapid tes terus diperbanyak, juga memperbanyak tempat-tempat untuk melakukan tes dan melibatkan rumah sakit, baik pemerintah, milik BUMN, Pemda, rumah sakit milik TNI dan POLRI, dan swasta, dan lembaga-lembaga riset dan pendidikan tinggi yang mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan," ujar Presiden.