Banyak Laporan Soal Pejabat Eselon, Ade Agus: Gubernur Harus Membuka Diri

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Ketua Komisi I DPRD Riau, Ade Agus Hartanto meminta Gubernur Riau Syamsuar untuk terbuka terhadap kritik dan saran menyikap pejabat yang sudah dilantik beberapa waktu lalu.

Pasalnya, meski baru berjalan sebulan pasca dilantik DPRD Riau menerima sejumlah laporan terkait pelantikan tersebut.

"Gubernur harus membuka diri, menerima kritik dan saran. Jangan karena ini tim saya dan ini bukan tim saya, banyak sudah pengaduan masuk ke kita," kata Ketua Fraksi PKB DPRD Riau ini, Rabu, 5 Februari 2020.

Persoalan tersebut di antaranya masih ada pejabat yang sudah tertangkap ngopi oleh Wagub Edy Natar, namun masih saja dilantik pada pelantikan awal Januari lalu.

Kemudian, kabar pejabat dilantik yang ternyata positif narkoba sampai hari ini juga belum ada kabar terbaru, padahal Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau sudah memastikan akan memberhentikan.

"Ada pula yang tidak sesuai dengan bidang keilmuannya, bahkan ada yang dia jadi pejabat eselon III tanpa pernah menjadi pejabat eselon IV," tegasnya.

Ditambahkan Ade, jika gubernur tidak mau berbenah, DPRD Riau khawatir penyerapan anggaran bisa terganggu, apalagi APBD Riau 2020 menurun dibanding APBD 2019 lalu.

Padahal, pejabat-pejabat ini adalah ujung tombak pemerintah dalam merealisasikan anggaran yang sudah disusun sehingga pembangunan bisa dirasakan oleh masyarakat.

"Kalau hanya sekedar mengakomodir orang-orang tertentu, sesuai keinginan kelompok dan keluarga, ya ini akan menghalangi tugas yang diemban," pungkasnya.

Lebih jauh, Ade juga berharap supaya gubernur segera melantik pejabat eselon II sehingga tidak ada lagi kendala dalam menjalankan realisasi anggaran di tahun 2020 ini.

"Serapan APBD bisa terancam, jangan sampai nanti sudahlah APBD kecil, serapan kecil pula, dampaknya ke masyarakat juga kecil. Kita minta secepatnya lah, jangan Plt-plt lagi, tapi jangan pula asal-asalan," tutupnya.