Kemen PUPR Siap Bangun Pasar Cik Puan, Gubri Minta Walikota Serahkan Aset

Gubernur-Riau-Uji-Coba-Tol.jpg
(RIAUONLINE.CO.ID/ISTIMEWA)

RIAUONLINE, PEKANBARU - Bertahun-tahun dibiarkan mangkrak, pembangunan Pasar Cik Puan yang berada di Jalan Tuanku Tambusai mulai menemui titik terang. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI siap membangun pasar yang berada di tengah jantung Kota Pekanbaru tersebut. 

 

"Kementerian sudah melakukan pengecekan dan mereka menyatakan siap membangunnya," kata Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar, Sabtu 1 Februari 2020. 

 

Namun sebelum pasar tersebut dibangun oleh Kementerian PUPR, Gubri meminta kepada Walikota Kota Pekanbaru Firdaus agar menyerahkan aset Pasar Cik Puan kepada Pemerintah Provinsi Riau terlebih dahulu. 

 

Sebab saat ini aset lahan yang diatasanya ada bangunan Pasar Cik Puan sebagian tercatat sebagai aset Pemprov Riau dan sebagian lagi tercatat sebagai aset Pemko Pekanbaru.

 

"Memang ini masalahnya karena ada duplikasi aset. Terdaftar di kota, terdaftar juga di Pemprov. Ini yang harus dirapikan dulu, makanya kami berharap Walikota mau menyerahkan kepada kami, supaya nanti bisa dibangun oleh pihak kementrian. Karena kalau asetnya masih tercatat di Pemprov dan Pemko mereka (Kementrian PUPR) tidak akan mau membangunnya," ujarnya. 

 

Sementara Plt Kepala Biro Perekonomi, Doni Akrom mengatakan, pihaknya akan coba terus memantau dan komunikasi lebih intensif dengan pemerintah pusat terhapat rencana itu, agar rencana pembangunan pasar Cik Puan menggunakan APBN bisa terealisasi. 

 

"Kita terus berupaya agar pembangunan pasar Cik Puan dapat dibiayai oleh APBN," ujarnya. 

 

Pihaknya mengklaim, keinginan Pemprov Riau yang ingin melanjutkan pembangunan pasar Cik Puan dengan anggaran pusat, karena sesuai keinginan pedagang. Sebabnya jika dilanjutkan dengan swasta pedagang khawatir kedepan mereka akan diberikan biaya sewa kios dan biaya lainya. 

 

"Karena di pusat itu ada anggaran yang bisa membangun pasar. Dan itu sudah banyak pasar tradisional di Indonesia yang dibiayai oleh APBN," kata Doni. (*)