Dewan Akan Panggil Dinas Perhubungan Terkait Truk-Truk Nakal

nursalam.jpg
(Hasbullah)

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Wakil ketua komisi IV Dani M Nursalam dalam waktu dekat akan memanggil Dinas Perhubungan dan instansi terkait banyaknya truk Over Dimensi Over Loading (ODOL) yang kerap hilir mudik di jalanan perkotaan.

Untuk diketahui, sejumlah pengemudi truk nakal masih banyak yang nekat melintas di jalan padat keramaian seperti jalan HR Soebrantas, padahal di jalan tersebut banyak masyarakat yang berlalu lintas.

Dikatakan Politisi PKB ini, memang masalah truk nakal ini menjadi prioritas pihaknya mengingat kondisi jalan yang semakin hari semakin mengalami kerusakan parah akibat truk nakal ini.

"Kita dinas terkait lakukanlah peningkatan pengawasan di jalan yang sering dikeluhkan masyarakat," kata Dani, Kamis, 31 Oktober 2019.

Dinas terkait, menurutnya harus memberikan tindakan tegas kepada mereka yang melanggar aturan, apalagi truk bertonase besar sudah ditentukan jalan mana saja yang boleh dilewati.

"Kita tentu ingin menjaga kondisi jalan sehingga bisa dimanfaatkan betul oleh masyarakat, masalah ini memang menjadi agenda kami. Makanya nanti akan kita panggil semua, karena kita kan butuh informasi juga dari mereka," jelasnya.

Terkait anggaran untuk melakukan pemotongan bak truk nakal seperti yang sudah diwacanakan jauh-jauh hari, dikatakan Dani akan segera dibahas bersama dinas terkait.

Apalagi, saat ini DPRD Riau bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Riau tengah melakukan pembahasan APBD 2020.

Sebelumnya, mantan Ketua Komisi IV DPRD Riau, Husni Thamrin mengaku tetap akan menganggarkan anggaran untuk pemotongan truck over demension over loading (Odol).

Menurut Politisi Partai Gerindra itu, anggaran tersebut lebih kepada pengadaan alat pemotongan nantinya, sebab saat ini Pemprov Riau sudah memiliki SDM sebagai eksekutor namun alat dan tempat pemotongan belum dianggarkan.

"Dia kan tidak cuma dipotong saja, kita harus carikan gudangnya, kemudian biaya pemindahan (bak) yang sudah dipotong, kalau salah hitung nanti kena pula kita, makanya ini butuh pengkajian," tuturnya.

Kedepannya DPRD Riau berharap agar dinas terkait tidak berkompromi kepada perusahaan yang sudah membuat jalanan di Riau ini rusak, sebab jalanan di Riau sudah sangat rusak.

"Terkait target razia, nanti berdasarkan kesepakatan, apakah di lintas barat atau timur," tutupnya.