Aktual, Independen dan Terpercaya


Bila Regulasi Mengizinkan, DPRD Riau Masih Mendorong Pemekaran Riau Pesisir

Provinsi-Riau.jpg
(RIAUONLINE.CO.ID/ISTIMEWA)

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Ketua DPRD Riau Indra Gunawan Eet mengaku siap mendukung upaya pembentukan Provinsi Riau Pesisir yang sudah diparipurnakan DPRD Riau pada 3 September 2014.

Menurutnya, jika Provinsi Riau dimekarkan kembali menjadi dua, yakni Riau dan Riau Pesisir maka pembangunan bisa dilakukan lebih merata.

"Iya kita dorong kalau memang regulasi mengizinkan, cuma kan sekarang ada moratorium dari pemerintah pusat bahwa pemekaran daerah belum bisa dilakukan. Dan itu belum dicabut," ujar Politisi Golkar ini, Jumat, 18 Oktober 2019.

Pun begitu, Eet menghimbau agar semua pihak bisa bekerjasama untuk mewujudkan terbentuknya Riau Pesisir ini, sebab mekanismenya harus melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

"Kalaupun nanti dicabut (moratorium), masuk atau tidak usulan ini dalam Prolegnas?," tambahnya.

Mantan Ketua DPRD Bengkalis ini meyakini Provinsi Riau Pesisir akan bisa berjalan dengan mandiri walau harus berpisah dengan provinsi Riau. Ia mencontohkan perjalanan pembentukan provinsi Kepulauan Riau.

"Orang meragukan Kepri dulu, sekarang bisa jalan mereka kan? Apalagi Riau pesisir. Sumber penghasilan terbesar itu ada di Riau pesisir. SDA nya skala prioritas lah. Kalau gubernur setuju kita DPRD Riau pasti setuju," tutupnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Forum Pembentukan Provinsi Riau Pesisir, Asri Auzar mengaku pihaknya masih solid untuk memperjuangkan pembentukan Provinsi Riau Pesisir yang sempat diwacanakan oleh mantan Gubernur Riau, Annas Maamun.
Kata Asri, selagi ada kesempatan pihaknya akan memaksimalkan kesempatan tersebut. Sebab, pemekaran provinsi ini bisa berdampak pada percepatan pembangunan dan administrasi.

"Ini kan demi kemajuan daerah juga, apa salahnya? Selagi tak melanggar undang-undang ya kita tetap berjuang," kata ketua DPD Demokrat Riau ini, Jumat, 18 Oktober 2019.

Namun, kondisi saat ini pemerintah pusat belum memberikan kesempatan. Pasalnya, hingga hari ini Pemerintah Pusat melalui Kemendagri belum mencabut moratorium pemekaran daerah.

"Kalau sudah dibuka kita pasti jalan lagi, mungkin di zaman anak dan cucu-cucu saya nanti," tambahnya.