(KEMENDAGRI.GO.ID)
RIAU ONLINE, TELUK KUANTAN - DPRD Kuansing mengaku sangat kecewa karena rendahnya realisasi anggaran tahun 2022 lalu. Hal ini tentunya akan berdampak terhadap dana transfer pusat ke daerah tahun 2024 mendatang.
"Sejumlah OPD bakal mengalami kerugian karena dana transfer DAK (Dana Alokasi Khusus) terutama BOK (Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan lain-lain akan hilang mencapai puluhan miliar," ujar Ketua DPRD Kuansing, Adam saat rapat paripurna LPJ tahun 2022 belum lama ini.
Total dana terancam hilang tersebut kata Adam mencapai Rp 66 miliar. Ini harus menjadi perhatian bersama akibat rendahnya realisasi anggaran yang dilakukan sejumlah OPD di lingkungan Pemkab Kuansing.
"Dana BOK tahun lalu (2022,red) ada sekitar Rp 11 miliar yang tidak digunakan, kalau kita dapat Rp 31 miliar tahun depan maka yang akan ditransfer hanya sekitar Rp 20 miliar, bayangkan rugi daerah kita," kata Adam.
Adam mendesak agar Sekda Kuansing selaku Plt Kepala Diskes Kuansing diminta untuk melakukan evaluasi terhadap Kabid dan Kapus yang ada. Sehingga anggaran yang ada itu bisa direalisasikan dengan sepenuhnya.
Silpa APBD Kuansing 2022 Capai Rp 179 miliar
Diberitakan sebelumnya dimana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kuansing Tahun 2022 mencapai Rp 179 Miliar.
Baca Juga
Sebelumnya, APBD Kuansing Tahun Anggaran 2022 lalu sebesar Rp 1,433 triliun dengan realisasi sebesar Rp 1,257 triliun. Dari jumlah pagu tersebut terealisasi sekitar 87,67 persen.
"Tahun 2022 terdapat Silpa sebesar Rp 179 miliar," demikian disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kuansing Dedi Sambudi selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) saat rapat dengar pendapat (RDP) di Badan anggaran (Banggar) DPRD Kuansing terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban TA 2022, Selasa, 28 Maret 2023.
Sekda dalam pemaparannya menyampaikan, adapun rincian belanja dari APBD Kuansing TA 2022 realisasi sebesar Rp 1,257 triliun. Pertama, untuk pendapatan terdiri dari mulai pajak, lain-lain pendapatan yang sah dengan realisasi Rp 86,92 miliar dari target Rp 121 miliar atau 71,81 persen.
Selanjutnya pendapatan transfer dari hasil pajak, hasil bukan pajak, alokasi umum dan alokasi khusus realisasinya Rp 916 miliar atau 95,24 persen.
Kemudian dana transfer pusat lainnya, dana penyesuaian Rp 175 miliar realisasi mencapai 99,87 persen atau Rp 174 miliar lebih.
Juga terdapat transfer Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dan dana Bantuan keuangan (Bankeu) Provinsi sebesar Rp 119 miliar realisasi mencapai Rp 134 miliar atau sebesar 112,29 persen.
Untuk pendapatan yang sah dengan jumlah pendapatan sebesar Rp 1,37 triliun dengan realisasi Rp 1,312 triliun.
Kemudian belanja terdiri dari belanja operasi, belanja pegawai, barang dan jasa, hibah dan bantuan sosial dengan total anggaran Rp 1,031 triliun dengan realisasi Rp 898 miliar atau 87,19 persen.
Sedangkan untuk belanja modal terdiri dari belanja modal mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan bangunan, serta aset lainnya dengan total Rp 146 miliar dengan realisasi Rp 104 miliar atau 70,92 persen.
Belanja tidak terduga sebesar Rp 1,5 miliar dengan realisasi sebesar Rp 339 juta atau 56,18 persen. Untuk belanja transfer bagi hasil pajak kendaraan bermotor, pajak daerah pada pemerintah kabupaten/kota dan desa terealissi Rp 983 juta atau 99,99 persen.
Sehingga disampaikan Sekda total bagi hasil ke desa dan transfer semuanya mencapai Rp 1,433 triliun dengan realisasi Rp 1,257 triliun atau 87,60 persen dan menyebabkan silpa sebesar Rp 179 miliar.
