Petugas menata menu makanan yang akan didistribusikan pada program makan bergizi gratis di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Gagaksipat, Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah, Senin, 6 Januari 2025. (Foto: Aloysius Jarot Nugroho/ANTARA FOTO)
Minggu, 14 Juni 2026 13:39 WIB
Editor: Yola Ristania Vidiani
RIAU ONLINE - Pemerintah akan melibatkan mahasiswa dan perguruan tinggi secara resmi untuk mengawasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil usai adanya sejumlah kritik dari mahasiswa Universitas Brawijaya (UB) terkait berbagai program pemerintah, termasuk MBG.
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman menjelaskan mahasiswa dan kampus akan dilibatkan dalam aspek pengawasan distribusi logistik dan edukasi gizi di lapangan.
Awalnya, Dudung mendengarkan kritik konstruktif berbasis data lapangan mengenai implementasi Program MBG dari mahasiswa bernama Farhan Fariz Rizqullah. Mahasiswa itu menilai bahwa sasaran penerima MBG belum presisi.
Farhan pun mengusulkan agar pemerintah melibatkan kalangan akademisi perguruan tinggi untuk memberikan pendampingan teknis dan meminta alokasi anggaran difokuskan secara masif pada daerah dengan tingkat kerentanan gizi serta stunting tinggi (balita dan anak SD).
Dudung menyampaikan bahwa pemerintah dalam waktu dekat akan melakukan evaluasi menyeluruh dan penataan ulang terhadap Program MBG. Dudung membenarkan adanya temuan disparitas kualitas implementasi antardaerah di lapangan, termasuk kasus makanan tidak habis dikonsumsi anak-anak.
Baca Juga
"Hal-hal seperti ini akan ditata ulang agar program benar-benar mencapai tujuannya, yaitu memastikan penerima manfaat memperoleh makanan yang bergizi, layak, dan benar-benar dikonsumsi," jelas Dudung dikutip dari Liputan6.com, Minggu 14 Juni 2026.
Dudung menyebut pemerintah menetapkan tiga pilar penataan ulang MBG ke depan. Mulai dari, standardisasi baku mutu gizi menu, kelayakan komoditas bahan pangan, dan ketepatan sasaran makro dengan memprioritaskan wilayah kerentanan gizi tinggi serta wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
Di sisi lain, mahasiswa Fakultas Bio-Industri Pertanian dan Kehutanan bernama Naufal Syahfahlevie Samosir menyoroti aspek fundamental yang sering terlupakan, yakni durasi regenerasi manusia. Dia memaparkan bahwa mencetak seorang petani yang mandiri, adaptif, dan tangguh memerlukan investasi waktu yang panjang, berkisar antara 10 hingga 12 tahun.
Dia memandang pembangunan infrastruktur fisik dan teknologi pertanian akan berakhir sia-sia jika pemerintah tidak memiliki strategi makro jangka panjang untuk menarik minat generasi muda dan memotong stigma negatif profesi petani.
Dudung pun meluruskan perbedaan swasembada pangan (kemandirian total ragam pangan nasional agar tidak tergantung impor) dengan swasembada beras (fokus pemenuhan karbohidrat utama melalui intensifikasi benih unggul/mekanisasi dan ekstensifikasi lahan luar Jawa).
Dia menjelaskan besarnya cadangan beras di gudang Bulog bukan indikator tunggal swasembada, melainkan instrumen intervensi darurat negara. Terkait regenerasi, Dudung membenarkan data bahwa mayoritas petani Indonesia berumur di atas 40 tahun dan menegaskan bahwa modernisasi teknologi adalah kunci utama agar sektor agraria kembali memikat di mata generasi muda.
