Defisit APBN 2025 Capai Rp479,7 Triliun per Oktober

RIAU ONLINE - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 mengalami defisit sebesar Rp479,7 triliun atau 2,02 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, hingga 31 Oktober 2025.

Menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, angka defisit ini masih dalam batas aman dan terkendali.

"Defisit APBN per 31 Oktober 2025 APBN tercatat sebesar Rp 479,7 triliun atau 2,02 persen dari PDB. Angka defisit ini berada dalam batas aman dan terkendali," kata Purbaya, dikutip dari KUMPARAN, Kamis, 20 November 2025.

Selain itu, Purbaya juga mengungkapkan bahwa pendapatan negara hingga akhir Oktober mencapai Rp2.113,3 triliun. Artinya, negara sudah mengumpulkan 73,7 persen pendapatan dari target APBN 2025. 

Purbaya juga sudah membelanjakan APBN senilai Rp2.593 triliun. Angka itu setara dengan 73,5 persen dari pagu anggaran 2025. Kemudian, dari sisi keseimbangan primer mencatatkan defisit sebesar Rp45 triliun.

"Untuk menjaga APBN agar tetap efektif sebagai instrumen kebijaksanaan pertumbuhan ekonomi, Kemenkeu melakukan pemantauan lebih detail dan langkah-langkah Antisipasi terhadap potensi astorasi, baik di sisi pendapatan negara dan di sisi belanja," ujar Purbaya.

Pemerintah mencatat realisasi belanja negara hingga 31 Oktober 2025 sebesar Rp2.593 triliun, atau 73,5 persen terhadap outlook. 

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menyatakan dari jumlah tersebut, realisasi Belanja Pemerintah Pusat tercatat Rp1.879,6 triliun atau 70,6 persen. 

Sementara itu, Transfer ke Daerah (TKD) sudah terealisasi Rp713,4 triliun, setara 82,6 persen dari pagu.

"Kita juga menginginkan APBD (Anggaran Pembelanjaan dan Pendapatan Daerah) itu belanja lebih tinggi dibandingkan tahun lalu supaya efek belanja di masyarakat, efek mendorong perekonomian, pertumbuhan itu bisa terjadi," kata Suahasil.

Realisasi Belanja K/L yang merupakan bagian dari Belanja Pemerintah Pusat hingga 31 Oktober 2025 mencapai Rp961,2 triliun atau 75,4 persen dari outlook. Komponen belanja pegawai tercatat Rp262,7 triliun, meningkat 8,5 persen dari tahun sebelumnya, antara lain untuk tunjangan pendidikan non-PNS serta pengangkatan ASN baru.

Sementara itu Belanja Barang mencapai Rp 344,9 triliun atau 72,3 persen dari outlook, didorong percepatan penyerapan pada layanan masyarakat seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), program kesehatan, dan berbagai bantuan pemerintah lainnya. 

"Kalau diingat belanja barang ini adalah salah satu yang terdampak ketika ada efisiensi di awal tahun, maka itu agak sedikit lambat tapi sekarang sudah 72,3 persen," jelas Suahasil.

Belanja Modal terealisasi Rp206,4 triliun yaitu 59,9 persen dari outlook, terutama untuk penyelesaian proyek infrastruktur jalan, jembatan, dan irigasi. Terakhir, belanja bantuan sosial (bansos) mencapai Rp147,2 triliun atau 98,6 persen, dipicu penyaluran berbagai program seperti PBI JKN, PKH, Kartu Sembako, PIP, dan KIP Kuliah.

"Dan kita akan dorong terus ke November-Desember (belanja) ini sehingga dia bisa memberikan dampak lebih kepada ekonomi (Indonesia)," pungkasnya.