Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akhirnya bergulir di Kota Pekanbaru, Senin 13 Januari 2025. (LARAS OLIVIA/RIAU ONLINE)
Kamis, 25 September 2025 18:01 WIB
Editor: Anggun Rosita Alifah
RIAU ONLINE - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris sebut ada indikasi standar keamanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum ideal.
Pernyataan ini menyusul laporan dari Kantor Staf Presiden (KSP) terkait lebih dari 8.500 dapur Program MBG yang sudah berjalan, hanya 34 dapur yang mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
"Hentikan sementara penambahan dapur baru MBG hingga persoalan SLHS ini benar-benar dituntaskan," kata Charles,dikutip dari KUMPARAN, Kamis, 25 September 2025.
Menurutnya, bahwa dapur yang belum memiliki SLHS sebaiknya tidak boleh diizinkan beroperasi demi menjaga mutu MBG.
Baca Juga
"Dapur yang belum memiliki SLHS tidak boleh beroperasi sampai memenuhi standar yang ditetapkan. Pemerintah daerah bersama Kementerian Kesehatan wajib memfasilitasi percepatan penerbitan SLHS," ujarnya.
Charles juga mengingatkan bahwa program MBG harus menitikberatkan kepada kualitas pelayanan agar insiden keracunan makanan yang pernah terjadi tidak terulang kembali.
"Fokus pada kualitas, bukan sekadar kuantitas. Pemerintah jangan hanya mengejar setoran jumlah dapur, tetapi mengabaikan kualitas pelayanan dan keamanan pangan," kata Charles.
"Program Makan Bergizi Gratis adalah program strategis yang baik, namun jika pelaksanaannya tidak memenuhi standar, justru bisa menimbulkan masalah kesehatan baru," imbuhnya.
Charles pun mendesak Pemerintah agar memperbaiki sistem pengawasan dan memastikan seluruh dapur MBG memiliki SLHS demi keselamatan anak-anak bangsa.
"Kami mendesak Pemerintah memperbaiki kualitas pengawasan, memastikan seluruh dapur MBG memiliki SLHS, dan mengedepankan keselamatan anak-anak bangsa di atas kepentingan pencapaian target angka," tutup Charles.
