Jamaah calon haji dari berbagai negara melakukan Tawaf di Masjidil Haram, Makkah, Arab Saudi, Jumat, 30 Mei 2025. (Foto: Andika Wahyu/ANTARA FOTO)
Selasa, 26 Agustus 2025 14:20 WIB
Editor: Yola Ristania Vidiani
RIAU ONLINE - DPR RI secara resmi mengetok palu pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, dalam Rapat Paripurna, Selasa, 26 Agustus 2025.
Pengesahan ini sekaligus melahirkan Kementerian Haji dan Umrah, yang merupakan inisiatif langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini disebut-sebut akan merombak total sistem pelayanan bagi jutaan jemaah Indonesia.
Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal secara langsung menentukan nasib tata kelola haji.
"Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dapat disetujui menjadi undang-undang?" tanya Cucun.
Baca Juga
Seruan "Setuju" yang menggema dari para anggota dewan menjadi penanda akhir dari era Badan Penyelenggara (BP) Haji dan dimulainya babak baru di bawah sebuah kementerian khusus.
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, yang mewakili pemerintah, menegaskan bahwa transformasi ini adalah keinginan langsung dari Presiden Prabowo. Tujuannya menciptakan sistem penyelenggaraan haji yang lebih modern, transparan, dan akuntabel.
"Revisi UU ini bukan untuk mengubah esensi ibadah, tetapi untuk menyempurnakan sistem sesuai dinamika dan kebutuhan jemaah," ujar Supratman, dikutip dari Suara.com.
Pemerintah berharap, dengan adanya kementerian khusus, tata kelola haji dan umrah akan benar-benar "naik kelas". Berbeda dengan format badan, lembaga setingkat kementerian dinilai memiliki beberapa keunggulan strategis:
- Koordinasi Lebih Efektif: Memangkas birokrasi dan jalur komando yang panjang.
- Pengambilan Keputusan Lebih Cepat: Mampu merespons dinamika dan perubahan kebijakan di Arab Saudi dengan lebih gesit.
- Pertanggungjawaban Lebih Jelas: Memiliki akuntabilitas administratif yang lebih transparan kepada publik dan parlemen.
