Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Muhammad Sabarudi (Herianto Wibowo/Riau Online)
RIAU ONLINE, PEKANBARU – Rencana Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru meluncurkan Program Zero Anak Putus Sekolah pada tahun 2026 mendapat apresiasi dari Anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Fraksi PKS, Muhammad Sabarudi.
Menurutnya, program tersebut merupakan langkah strategis untuk memastikan seluruh anak di Kota Pekanbaru memperoleh hak pendidikan tanpa terkendala persoalan ekonomi maupun faktor sosial lainnya.
Sabarudi menilai komitmen Pemko Pekanbaru dalam mendata dan mengembalikan anak-anak putus sekolah ke bangku pendidikan patut didukung oleh seluruh elemen masyarakat.
"Ini program yang sangat baik dan perlu kita apresiasi. Pendidikan adalah hak dasar setiap anak. Jangan sampai ada anak-anak di Pekanbaru yang kehilangan masa depan hanya karena faktor ekonomi atau persoalan lingkungan," ujar Sabarudi, Senin 15 Juni 2026.
Ketua DPRD Kota Pekanbaru itu mengatakan, persoalan anak putus sekolah tidak bisa dipandang sebagai masalah individu semata, melainkan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat.
Menurutnya, langkah Pemko yang akan melakukan pendataan secara aktif hingga turun langsung ke lapangan merupakan pendekatan yang tepat untuk menemukan akar persoalan yang menyebabkan anak-anak berhenti bersekolah.
"Selama ini mungkin masih ada anak-anak yang luput dari pendataan. Karena itu, pendekatan jemput bola yang dilakukan pemerintah menjadi penting agar semua anak yang putus sekolah dapat teridentifikasi dan diberikan solusi yang sesuai," katanya.
Baca Juga
Selain Program Zero Anak Putus Sekolah, Sabarudi juga menyambut baik kebijakan Pemko Pekanbaru yang menyiapkan bantuan seragam sekolah bagi siswa dari keluarga kurang mampu.
Ia menilai kebutuhan seragam sekolah sering kali menjadi salah satu beban tambahan bagi orang tua, terutama bagi keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas.
"Bantuan seragam ini tentu sangat membantu masyarakat. Kadang-kadang biaya perlengkapan sekolah menjadi kendala tersendiri bagi orang tua. Dengan adanya bantuan ini, diharapkan tidak ada lagi alasan anak tidak sekolah karena keterbatasan biaya," ujarnya.
Meski demikian, politisi PKS tersebut mengingatkan agar proses verifikasi calon penerima bantuan dilakukan secara ketat dan objektif sehingga bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.
Menurutnya, keterlibatan Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, serta pihak sekolah dalam melakukan verifikasi lapangan merupakan langkah yang tepat untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
"Kita berharap proses pendataan dan verifikasi dilakukan secara transparan dan akuntabel. Jangan sampai ada masyarakat yang berhak justru tidak menerima bantuan, sementara yang tidak memenuhi kriteria malah mendapatkannya," tegasnya.
Sabarudi juga mendorong agar program tersebut tidak hanya berhenti pada pemberian bantuan seragam, tetapi dibarengi dengan pendampingan berkelanjutan terhadap anak-anak yang rentan putus sekolah.
Menurutnya, faktor ekonomi bukan satu-satunya penyebab anak meninggalkan bangku pendidikan. Persoalan lingkungan, pergaulan, hingga kondisi keluarga juga perlu menjadi perhatian pemerintah.
"Yang terpenting adalah memastikan anak-anak ini bisa tetap sekolah dan menyelesaikan pendidikannya. Program ini harus berkelanjutan dan dievaluasi secara berkala agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," pungkasnya.
Diketahui, Pemko Pekanbaru menargetkan sekitar 7.000 hingga 8.000 siswa kurang mampu menerima bantuan lima stel seragam sekolah. Selain itu, pemerintah juga akan melakukan pendataan aktif terhadap anak-anak yang putus sekolah guna mewujudkan target Zero Anak Putus Sekolah di Kota Pekanbaru.
