(LARAS OLIVIA/RIAU ONLINE)
Kamis, 26 Juni 2025 17:01 WIB
Editor: Anggun Rosita Alifah
RIAU ONLINE - Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) gelar rapat koordinasi mengenai percepatan MBG yang dihadiri Menteri Sekretaris Negara, Menteri UMKM, Menteri Koperasi, Menteri KKP, Badan Gizi Nasional, hingga Badan Pangan Nasional pada Kamis, 26 Juni 2025.
Zulhas menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto meminta penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) dipercepat dengan memanfaatkan dapur-dapur sekolah, tidak hanya melalui dapur MBG alias Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
"Arahan dari Bapak Presiden melalui Mensesneg, kita disuruh percepat agar semakin banyak, semakin cepat anak-anak kita yang menikmati MBG sangat diperlukan untuk pertumbuhan atau gizi yang baik," kata Zulhas, dikutip dari KUMPARAN.
Dalam kesempatan tersebut, Zulhas memaparkan bahwa jumlah SPPG baru mencapai 1.861 unit, dengan total penerima manfaat 5.556.648 orang, dan anggaran yang terserap baru Rp 5 triliun pada Juni 2025.
Realisasi tersebut masih jauh dari target di tahun ini sebanyak 82,9 juta penerima.
Baca Juga
Zulhas menerangkan, pemerintah tengah menggodok Peraturan Presiden (Perpres) tentang tata kelola percepatan MBG agar target tersebut bisa tercapai di akhir tahun ini.
"Hari ini kami rapat, Perpres mudah-mudahan minggu ini selesai. Setelah itu ada perintah tidak langsung melalui Mensesneg tadi untuk kita gas, kita percepat," ungkap Zulhas.
Zulhas memastikan total anggaran yang dibutuhkan untuk penyaluran MBG kepada 82,9 juta penerima mencapai Rp 121 triliun. Jumlah ini lebih rendah dari rencana awal yakni Rp 171 triliun.
"Setelah ini, kita gas untuk mencapai 82,9 juta penerima manfaat dengan anggaran sebesar Rp 121 triliun," tutur Zulhas.
Zulhas menuturkan mekanisme percepatan penyaluran MBG tersebut akan melibatkan peran sekolah maupun pondok pesantren yang memiliki dapur, sehingga tidak hanya mengandalkan SPPG.
Selain itu, dia juga memastikan koordinasi lintas kementerian dan lembaga terkait program MBG akan dilaksanakan lebih rutin di kantor Kemenko Bidang Pangan.
"Caranya gimana? Tadi ada dapur, tapi juga nanti kita bisa pakai dapur-dapur sekolah-sekolah. Jadi semua kemungkinan kita pergunakan, dapur sekolah bisa kita pakai, dapur apalagi namanya yang pondok bisa kita pakai, untuk percepat pelaksanaan sehingga 80 juta itu bisa tercapai," paparnya.
