Direktur Jenderal Perhuhungan Laut (Dirjen Hubla) Kemenhub Muhammad Masyhud. (ANTARA/Harianto)
Rabu, 18 Juni 2025 21:22 WIB
Editor: Anggun Rosita Alifah
RIAU ONLINE - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan kesiapannya menjaga keamanan perairan internasional dan jalur perdagangan strategis. Meski belum ada gangguan signifikan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Hubla) Kemenhub Muhammad Masyhud menegaskan kesiapan Kemenhub.
"Siap lah, kita siap (menjaga perairan internasional dan jalur perdagangan strategis)," kata Masyhud, dikutip dari ANTARA, Rabu, 18 Juni 2025.
Masyhud menyatakan bahwa hingga saat ini pemerintah belum mengeluarkan kebijakan nasional khusus terkait situasi tersebut dan masih menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto.
"Karena terkait dengan kebijakan secara nasional kan juga belum dimunculkan. Jadi, kita ya menunggu juga instruksi atau arahan dari Presiden," ujarnya.
Masyhud menegaskan, Kementerian Perhubungan etap memberikan kemudahan bagi pelaku usaha sektor angkutan laut.
Baca Juga
"Kalau Pak Menteri (Perhubungan Dudy Purwagandhi) juga saya kira sama lah seperti itu, kita juga diminta untuk tentu membantu teman-teman pelaku usaha yang terkait dengan angkutan untuk diberi kemudahan-kemudahan. Saya kira itu aja sih, sampai dengan saat ini ya," tuturnya.
Saat ini, disampaikan Masyhud, kondisi perairan internasional sekitar Indonesia masih tergolong normal, tanpa adanya gangguan pada jalur perdagangan strategis yang dilalui kapal-kapal niaga internasional.
"Kecuali penerbangan, tapi juga bukan yang di area sini ya. Kalau yang dekat-dekat sana aja, mungkin dia menjadi biaya lebih banyak lagi yang dikeluarkan, cost-cost yang dibutuhkan lebih banyak, itu karena harus berputar. Kalau di wilayah sini sih belum," beber dia.
Untuk sinergi pengamanan maritim regional, Kemenhub mengakui belum ada kerja sama spesifik yang dijalankan saat ini, meskipun komunikasi dengan mitra internasional tetap terbuka dan aktif.
Kemenhub juga menegaskan kesiapannya jika sewaktu-waktu diminta memperkuat pengamanan pelayaran dan akan segera berkoordinasi lintas instansi begitu ada arahan kebijakan dari tingkat pusat.
"Ini yang sekarang menurut kami secara spesifik sih belum ada karena kondisi juga masih relatif normal," kata Masyhud. (ANTARA)
