Pemerintah Mulai Tahapan Seleksi Administrasi Calon Siswa Sekolah Rakyat

RIAU ONLINE - Kementerian Sosial mulai melakukan tahap seleksi administrasi bagi calon siswa Sekolah Rakyat. Hal ini disampaikan oleh Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf.

Saifullah mengatakan, berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto, Sekolah untuk 3 jenjang Pendidikan ini harus mampu menampung 100 siswa.

"Sekolah Rakyat ini untuk jenjang sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), serta sekolah menengah atas (SMA) dan berdasarkan arahan Presiden diarahkan mampu menampung sekitar 1.000 orang siswa," ujarnya,dikutip dari ANTARA, Senin, 12 Mei 2025.

Saifullah juga mengungkapkan, seluruh calon siswa Sekolah Rakyat harus masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan masuk dalam desil 1 atau kelompok rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan paling rendah.

"Proses seleksi administrasi bagi calon siswa Sekolah Rakyat di daerah telah dimulai. Hari ini kami telah mengunjungi salah satu calon siswa di Bandarlampung. Jadi calon siswa ini didata terlebih dahulu, kemudian akan ada kunjungan ke rumah calon siswa oleh pendamping PKH, Dinas Sosial kabupaten kota ataupun provinsi serta BPS," paparnya.

Saifullah mengatakan, data para siswa akan diserahkan ke Kementerian Sosial oleh kepala daerah, setelah seluruh proses administrasi dan survei lapangan, hingga data tersebut disetujui.

"Dalam proses perekrutan siswa Sekolah Rakyat bagi calon siswa yang sudah lulus dalam seleksi administrasi serta survei lapangan, kemudian dilanjutkan dengan melakukan cek kesehatan dan untuk selanjutnya proses penerimaan berjalan seperti biasa," ucap dia.

Dia mengatakan pembelajaran di Sekolah Rakyat akan dimulai pada Juli 2025, kemudian masa matrikulasi, dan orientasi untuk menggantikan tes akademik.

"Karena tidak ada tes akademik dan hanya ada seleksi administrasi dan cek kesehatan. Nanti siswa akan diajak mengenal lebih jauh mengenai metode pendidikan sekolah,” tuturnya.

Paling tidak nanti akan diperkuat untuk Bahasa Inggris, Matematika baru proses pembelajaran dimulai, dan yang membuat kurikulum adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah," pungkasnya. (ANTARA)