Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq saat apel kesiapsiagaan karhutla di Pekanbaru, Sabtu, 25 April 2026. (Defri Candra/Riau Online)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Pemerintah pusat bersama Pemerintah Daerah mulai mengintensifkan langkah antisipasi menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diprediksi meningkat pada tahun ini.
Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan pentingnya kesiapsiagaan sejak dini menyusul proyeksi musim kemarau panjang yang diperparah fenomena iklim global.
Hal itu disampaikan dalam apel kesiapsiagaan yang dilaksanakan di Pekanbaru, Sabtu, 25 April 2026 dan dihadiri jajaran lintas kementerian dan lembaga, perusahaan hingga Forkopimda terkait.
Menurut Hanif, apel tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan bagian dari rangkaian awal strategi nasional dalam menghadapi ancaman karhutla di seluruh wilayah Indonesia.
"Kegiatan ini kita maknai sebagai rangkaian persiapan awal penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di seluruh tanah air," ujar Faisol.
Kemarau Diprediksi Lebih Panjang, Risiko Meningkat
Hanif mengungkapkan, berdasarkan proyeksi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Indonesia akan mengalami musim kemarau yang lebih panjang dibanding tahun sebelumnya. Jika pada 2025 kemarau berlangsung sekitar 3–4 bulan, maka tahun ini durasinya diperkirakan mencapai hingga tujuh bulan.
"Mulai April sebagian wilayah sudah memasuki kemarau. Puncaknya diproyeksikan terjadi pada Juli hingga Agustus dan baru berakhir sekitar Oktober. Artinya, kita akan menghadapi sekitar tujuh bulan musim kemarau," jelasnya.
Kondisi ini diperparah oleh fenomena El Nino dari Samudra Pasifik dan Hindia yang meskipun berada pada level rendah hingga moderat, namun berlangsung cukup lama. Selain itu, curah hujan diprediksi menjadi salah satu yang terendah dalam 30 tahun terakhir.
"Curah hujan tahun ini diproyeksikan menjadi yang terendah sejak 1996–1997, saat kebakaran besar melanda Indonesia. Kita tentu tidak ingin kejadian serupa terulang," tegas Hanif.
Riau Jadi Sorotan, Gambut Perparah Risiko
Baca Juga
Salah satu wilayah yang menjadi perhatian serius adalah Riau. Provinsi ini memiliki karakteristik lahan gambut yang luas, bahkan mencapai hampir separuh dari total daratan. Hanif menjelaskan, kondisi tersebut diperparah dengan keberadaan ribuan kilometer kanal yang mengeringkan gambut saat musim kemarau.
"Riau memiliki lebih dari 13 ribu kilometer kanal. Saat kemarau, air di gambut cepat keluar, sehingga meningkatkan risiko kebakaran," katanya.
Ia juga mengungkapkan, di sejumlah titik, tinggi muka air gambut sudah berada pada level rawan, yakni kurang dari 80 sentimeter.
Kolaborasi Jadi Kunci, Jangan Sekadar Seremonial
Dalam kesempatan tersebut, Hanif menekankan bahwa penanganan karhutla tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, hingga masyarakat. Ia meminta agar kesiapsiagaan tidak berhenti pada apel atau seremoni belaka, melainkan diwujudkan dalam langkah operasional konkret.
"Kami berharap kegiatan ini tidak hanya berhenti pada tataran seremonial. Perlu langkah operasional taktis dan pertemuan intensif hingga tingkat daerah," tegasnya.
Pemerintah daerah diminta segera memetakan wilayah rawan, termasuk lokasi dengan penurunan tinggi muka air gambut serta area yang belum terpantau.
Perusahaan dan Masyarakat Diminta Aktif
Hanif juga mendorong perusahaan, khususnya pemegang konsesi kehutanan dan perkebunan kelapa sawit, untuk aktif dalam pencegahan karhutla.
"Kami mendorong para pemilik konsesi untuk membentuk dan mengaktifkan kembali brigadir api serta masyarakat peduli api di wilayah rawan," ujarnya.
Peran TNI dan Polri juga dinilai penting dalam pembinaan serta penguatan koordinasi di lapangan, bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan organisasi perangkat daerah lainnya.
Efisiensi Anggaran Lewat Pencegahan Dini
Di tengah kondisi geopolitik global yang tidak menentu dan berdampak pada kenaikan biaya operasional, Hanif menilai langkah pencegahan jauh lebih efisien dibanding penanganan saat kebakaran sudah terjadi.
"Penanganan lebih awal akan jauh lebih efisien. Jika tidak siap, biaya pemadaman akan sangat tinggi, apalagi dengan kondisi harga BBM yang meningkat," katanya.
Ia menegaskan bahwa gotong royong menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan ini.
"Kebakaran hutan dan lahan adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan persiapan yang matang dan gerak cepat, kita optimistis dapat menekan potensi karhutla tahun ini," pungkasnya.
Sementara itu, General Manager (GM) PT. Pertamina Hulu Rokan (PHR) Zona Rokan, Andre Wijanarko mengatakan Ancaman kebakaran hutan dan lahan berdampak langsung pada operasional kami sebagai objek vital nasional, mulai dari penurunan visibilitas hingga risiko kesehatan pekerja dan keselamatan masyarakat.
"Kami memandang risiko tersebut harus dimitigasi sejak dini, sehingga keselarasan visi antara PHR, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Forkopimda menjadi sangat penting," jelas Andre.
Andre menekankan kesiapan personel, armada, serta peralatan yang kami hadirkan hari ini mencerminkan komitmen korporasi dalam melindungi aset negara dan menjaga ruang hidup masyarakat Riau.
“Kami siap mendukung penuh langkah respons cepat pemerintah pusat, demi keselamatan kerja dan terwujudnya lingkungan hidup yang aman," pungkasnya.
