Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Rois (Herianto Wibowo/RIAU ONLINE)
RIAU ONLINE, PEKANBARU – Memasuki awal November 2026, realisasi kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Pekanbaru 2026 mulai menjadi perhatian DPRD. Badan Anggaran (Banggar) DPRD Pekanbaru berharap seluruh program yang telah dianggarkan segera dilaksanakan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Anggota Banggar DPRD Pekanbaru, Rois, mengatakan APBD-P 2026 senilai sekitar Rp3,2 triliun telah melalui seluruh tahapan pembahasan, termasuk evaluasi oleh Gubernur Riau. Dengan rampungnya tahapan tersebut, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru dinilai sudah dapat mulai merealisasikan program-program yang telah direncanakan.
"Mestinya sudahlah ya, karena secara aturan tahapan-tahapan sudah dilalui. Terakhir kemarin, evaluasi Gubernur sudah turun. Jadi memang idealnya sudah bisa dijalankan," kata Rois, Senin 2 November 2026.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengaku telah menerima informasi dari sejumlah perwakilan masyarakat mengenai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk dikerjakan pada tahun ini.
Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan bagian dari program pembangunan yang telah dialokasikan melalui APBD-P 2026.
Baca Juga
"Setahu saya sudah ada progres. Saya mendapat informasi dari beberapa perwakilan masyarakat, ada kegiatan-kegiatan yang mau dikerjakan di tahun 2026 ini. Artinya, saya memahami itu adalah kegiatan-kegiatan untuk tahun anggaran APBD Perubahan 2026," ujarnya.
Rois berharap Pemko Pekanbaru tidak menunda pelaksanaan program yang telah disusun. Terlebih, kegiatan tersebut diharapkan dapat menjawab berbagai kebutuhan masyarakat serta memberikan dampak nyata bagi pembangunan kota.
"Kita lihat dalam waktu dekat. Mudah-mudahan apa yang menjadi program-program Pemerintah Kota bisa direalisasikan," harapnya.
Sementara itu, terkait arah pembangunan, Rois yang juga menjabat Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru menyebut pembenahan drainase dan penanganan banjir menjadi salah satu prioritas dalam APBD-P 2026.
Ia menjelaskan, upaya mengatasi persoalan banjir sebenarnya telah dilakukan sejak APBD murni 2026. Namun, dengan adanya tambahan anggaran melalui APBD perubahan, penanganan persoalan tersebut diharapkan dapat dilakukan lebih intensif.
"Prioritas tahun 2026 itu lebih banyak membenahi masalah drainase atau menangani masalah banjir. Ini sudah dilakukan sejak APBD murni, tetapi lebih gencar lagi manakala sudah dievaluasi gubernur," tutupnya.
