Anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru, Roni Pasla (HERIANTO WIBOWO/RIAU ONLINE)
RIAU ONLINE, PEKANBARU — Upaya mengendalikan banjir di Kota Pekanbaru tidak cukup hanya dengan membangun waduk dan embung. Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru juga diminta memastikan infrastruktur penampungan air tersebut dirawat secara berkala agar tetap berfungsi optimal, terutama saat curah hujan tinggi.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Roni Pasla, mendukung langkah Pemko mengaktifkan kembali Waduk Cipta Karya pada 2027, menjajaki pembangunan waduk baru, serta memanfaatkan lahan cekungan sebagai tempat penampungan air.
Namun, ia mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur pengendali banjir harus dibarengi dengan pemeliharaan yang berkelanjutan. Salah satu persoalan yang perlu diantisipasi adalah pendangkalan waduk dan embung yang dapat mengurangi kapasitas tampung air.
"Kita melihat upaya Pemko untuk mengendalikan banjir, salah satunya dengan membangun waduk dan embung di sejumlah lokasi rawan banjir," kata Roni, Kamis 29 Oktober 2026.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai, perawatan waduk dan embung selama ini perlu mendapat perhatian lebih serius. Pemeriksaan rutin harus dilakukan untuk mengetahui kondisi fasilitas tersebut, termasuk kemungkinan terjadinya pendangkalan yang membutuhkan normalisasi.
Baca Juga
"Selama ini kita kurang memperhatikan perawatan. Waduk dan embung harus diperiksa untuk memastikan apakah terjadi pendangkalan. Jika ada, perlu dilakukan normalisasi," ujarnya.
Menurut Roni, pendangkalan dapat menyebabkan kapasitas penampungan air berkurang sehingga waduk dan embung tidak mampu menampung debit air secara maksimal. Kondisi ini berpotensi mengurangi efektivitas infrastruktur tersebut dalam membantu mengendalikan banjir, terutama ketika hujan deras mengguyur Pekanbaru.
Karena itu, ia meminta Pemko Pekanbaru melakukan pemeriksaan secara rutin terhadap seluruh waduk dan embung yang ada. Jika ditemukan pendangkalan atau penurunan fungsi, langkah normalisasi dan perbaikan harus segera dilakukan.
Roni menegaskan, keberhasilan pengendalian banjir tidak hanya ditentukan oleh pembangunan infrastruktur baru, tetapi juga oleh konsistensi pemerintah dalam menjaga dan merawat fasilitas yang telah tersedia.
"Jangan sekadar membuat, tetapi juga harus dirawat," tegasnya.
