PM Singapura, Lee Kuan Yew, tabur bunga di makam Usman dan Harun. (Koleksi Museum Purna Bakti Pertiwi)
Kamis, 29 Oktober 2026 11:20 WIB
Editor: Yola Ristania Vidiani
RIAU ONLINE - Pemberian nama dua pahlawan nasional asal Korps Komando Operasi (KKO), Usman dan Harun, pada kapal perang TNI AL (KRI Usman-Harun) sempat memicu ketegangan diplomatik dengan Singapura. Negeri Singa itu keberatan karena mengaitkan keduanya dengan tragedi ledakan bom di MacDonald House, Orchard Road, pada Maret 1965 silam.
Di balik panasnya hubungan kedua negara di masa lalu, tersimpan sebuah kisah diplomasi bersejarah yang melibatkan Perdana Menteri Singapura kala itu, Lee Kuan Yew, dan Presiden kedua RI, Soeharto.
Usman dan Harun sebelumnya telah dihukum gantung di Penjara Changi, Singapura, pada 17 Oktober 1968. Juru Bicara Khusus Presiden RI Teuku Faizasyah, menuturkan bahwa polemik tersebut sejatinya telah usai dan menjadi lembaran masa lalu. Terlebih, mendiang Lee Kuan Yew pernah secara langsung melakukan tabur bunga di pusara Usman dan Harun di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta.
Di balik momen ziarah tersebut, terselip cerita menarik yang diungkapkan oleh Letnan Kolonel (Purn) Abdul Rahman Ramly dalam buku "Soeharto, The Untold Stories". Ramly, yang saat itu ditunjuk sebagai liasion officer mewakili pemerintah Indonesia (mengingat RI dan Singapura belum memiliki hubungan diplomatik penuh), membeberkan instruksi tegas dari Presiden Soeharto.
Baca Juga
Sebagai panglima tertinggi, Soeharto berupaya maksimal membela kehormatan anak buahnya yang gugur sebagai bunga bangsa.
Ketegasan Soeharto terlihat ketika PM Lee Kuan Yew berniat berkunjung ke Indonesia dua tahun setelah eksekusi hukuman mati tersebut. Soeharto mengajukan syarat yang tidak biasa bagi seorang tamu negara.
"Pak Harto mempersilakan PM Lee datang dengan syarat harus meletakkan karangan bunga langsung di makam Usman dan Harun di Taman Makam Pahlawan Kalibata, bukan di tempat yang biasanya tamu negara meletakkan karangan bunga, di kaki tugu makam pahlawan," tutur Ramly.
Meski syarat tersebut tergolong tidak lazim dalam protokoler kenegaraan, PM Lee akhirnya menyetujuinya. Langkah berani itu menjadi titik balik yang mencairkan suasana, hingga akhirnya hubungan diplomatik antara Jakarta dan Singapura mulai membaik.
Kendati demikian, dinamika hubungan bilateral kedua negara kerap mengalami pasang surut, terutama ketika isu-isu sensitif terkait sejarah masa lalu kembali bersinggungan dengan kebijakan modern masing-masing negara.
