Jangan Tunggu Viral, Dikky Desak Pemko Pekanbaru Tak Tebang Pilih Bangun Kota

RIAU ONLINE, PEKANBARU – Jangan menunggu persoalan menjadi viral baru pemerintah bergerak. Pesan keras itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Pekanbaru, Muhammad Dikky Suryadi Khusaini, kepada Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru.

Dikky meminta Pemko Pekanbaru serius merealisasikan aspirasi masyarakat yang telah dihimpun anggota DPRD melalui kegiatan reses. Ia menegaskan, pembangunan harus dilakukan secara merata dan tidak boleh hanya terkonsentrasi di kawasan perkotaan.

Sorotan tersebut disampaikan setelah DPRD Pekanbaru menggelar paripurna laporan reses anggota DPRD untuk reses kedua tahun anggaran 2026, Senin 31 Agustus 2028 lalu.

Dari hasil reses, persoalan infrastruktur masih menjadi keluhan utama masyarakat. Mulai dari jalan rusak, drainase yang membutuhkan perbaikan, semenisasi, pembangunan jembatan hingga akses terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan.

Bagi Dikky, berbagai aspirasi tersebut merupakan gambaran langsung kondisi masyarakat di lapangan. Sebab, anggota DPRD turun menemui warga dan mendengarkan sendiri persoalan yang mereka hadapi.

Namun, ia mengingatkan agar aspirasi tersebut tidak berhenti sebatas laporan reses.

"Selama ini saya melihat pembangunan hanya diprioritaskan pada masyarakat yang berada di daerah perkotaan saja. Sedangkan mereka yang berada di daerah Tenayan Raya dan Rumbai atau daerah pinggiran masih belum tersentuh pembangunan," ujar Dikky, Rabu 2 September 2026.

Ia menilai pemerintah seharusnya tidak menjadikan persoalan yang viral di media sosial sebagai satu-satunya alasan untuk menentukan pembangunan. 

"Kita telah melakukan reses di 12 titik. Kalau dikali saja sebanyak 50 anggota dewan, ini kan memang kondisi riil di lapangan. Jangan hanya yang viral saja yang dikerjakan, kerjakan yang memang dibutuhkan masyarakat," tegasnya.

Dikky menekankan, masyarakat di pusat kota maupun wilayah pinggiran memiliki hak yang sama untuk menikmati pembangunan.

Menurutnya, tidak boleh ada kawasan tertentu yang terus mendapatkan perhatian sementara wilayah lainnya harus menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan infrastruktur dasar.

"Jangan ada tebang pilih dalam pembangunan, karena semua masyarakat bayar pajak," katanya.

Ia meminta Pemko Pekanbaru menjadikan hasil reses DPRD sebagai salah satu dasar dalam menentukan prioritas pembangunan. Aspirasi yang disampaikan masyarakat, kata dia, merupakan kebutuhan nyata yang seharusnya mendapatkan tindak lanjut.

Tak Ada Lagi Tunda Bayar, Pemko Diminta Jangan Lagi Beralasan

Dikky juga menyinggung kondisi keuangan Pemko Pekanbaru tahun ini. Menurutnya, pemerintah semestinya memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk mempercepat pembangunan karena persoalan utang tunda bayar yang sebelumnya membebani APBD disebut sudah tidak ada.

"Jika pada tahun lalu ada beban utang tunda bayar sebesar Rp400 miliar lebih, namun tahun ini kan sudah tidak ada. Tolong perhatikan lagi masyarakat kita, karena mereka sudah cukup banyak kecewa selama ini," ujarnya.

Ia berharap momentum tersebut dimanfaatkan Pemko Pekanbaru untuk memperbanyak pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

Jangan sampai, kata Dikky, masyarakat sudah berkali-kali menyampaikan keluhan melalui Musrenbang maupun anggota DPRD, tetapi pada akhirnya hanya menjadi daftar usulan tanpa kepastian realisasi.

Aspirasi pembangunan sendiri dapat disampaikan masyarakat melalui Musrenbang maupun kegiatan reses anggota DPRD Pekanbaru. Namun, sejumlah usulan yang telah disampaikan melalui anggota dewan dinilai masih kerap belum direalisasikan Pemko Pekanbaru.

Karena itu, Dikky meminta pemerintah tidak sekadar menampung aspirasi, tetapi memastikan usulan prioritas benar-benar masuk dalam program pembangunan.

Sebab bagi masyarakat, ukuran keberhasilan pemerintah bukan seberapa banyak aspirasi yang dicatat, melainkan seberapa banyak persoalan yang benar-benar diselesaikan.