Ketua DPRD Pekanbaru, Muhammad Isa Lahamid (Herianto Wibowo/RIAU ONLINE)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Persoalan banjir di Kota Pekanbaru hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan.
Meski berbagai program telah diluncurkan, termasuk penyusunan masterplan penanganan banjir, implementasinya dinilai belum optimal lantaran dukungan anggaran masih jauh dari memadai.
Mulai tahun depan, DPRD Pekanbaru dan Pemerintah Kota berkomitmen mempercepat langkah menuju Pekanbaru bebas banjir.
Ketua DPRD Pekanbaru, Muhammad Isa Lahamid menegaskan persoalan banjir merupakan pekerjaan besar yang membutuhkan waktu panjang untuk diselesaikan.
“Tapi kita akui, penyelesaiannya tidak bisa satu dua tahun. Perlu waktu yang lama. Namun paling tidak, mulai tahun 2026 kita upayakan kota ini tidak dikepung banjir lagi bila musim hujan,” ujar Isa, Kamis 27 November 2025.
Baca Juga
Saat ditemui di ruang kerjanya, politisi PKS ini menjelaskan hampir seluruh kawasan permukiman di Pekanbaru memiliki titik rawan banjir, baik dalam bentuk genangan kecil maupun banjir berskala besar.
Penanganan secara komprehensif akan mulai digenjot pada tahun depan dengan dukungan anggaran yang lebih memadai dan langkah teknis yang lebih terarah.
Menurutnya, pembenahan sistem drainase harus menjadi fokus utama. Perbaikan mulai dari drainase tersier di tingkat lingkungan hingga saluran utama yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi Riau, dan pemerintah pusat harus dilakukan secara terpadu.
“Jadi harus satu kesatuan. Tidak bisa parsial, karena masing-masing penanganannya berbeda antara kewenangan daerah dan pusat,” jelasnya.
Ketika ditanya mengenai besaran anggaran penanganan banjir yang akan dialokasikan dalam APBD 2026, politisi PKS tersebut mengaku belum dapat menyampaikan angka pasti.
“Sekarang kan kita masih pembahasan APBD,” katanya.
Meski begitu, DPRD dan Pemko memastikan telah menyepakati langkah memperkuat komitmen penanganan banjir melalui dukungan anggaran yang lebih proporsional.
