Plt Gubernur Riau SF Hariyanto memimpin rapat bersama kepala OPD Pemprov Riau, Kamis, 6 November 2025. (DEFRI CANDRA/RIAU ONLINE)
RIAU ONLINE, PEKANBARU — Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, memberikan peringatan tegas kepada seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau untuk menjaga integritas dan tidak membiarkan adanya praktik jatah preman atau Japren dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.
Dalam arahannya, SF Hariyanto menekankan pentingnya kepala dinas menunjukkan jati diri sebagai pimpinan yang berwibawa dan berintegritas, tanpa intervensi pihak luar.
"Jadilah jati diri sebagai kepala dinas. Jangan ada pihak lain yang bisa mengatur. Kepala dinas harus berdiri tegak sebagai pemimpin di instansinya,” tegas SF Hariyanto, Kamis 6 November 2025.
Ia menegaskan dirinya tidak memiliki tim luar yang mengatur kebijakan atau proyek di OPD. Semua koordinasi hanya dilakukan melalui Sekretaris Daerah dan para asisten.
“Tetap kepala dinas. Saya tidak ada tim lain di luar Sekda dan asisten. Kalau sudah masuk pihak ketiga, jangan takut jabatan dicopot. Kalau takut dicopot jabatan, bekerjalah dengan benar,” ujarnya dengan nada tegas.
Baca Juga
SF Hariyanto juga menyoroti perilaku sebagian pejabat dan ASN yang kerap nongkrong di kedai kopi pada jam kerja. Menurutnya, hal tersebut mencederai citra aparatur pemerintah di mata masyarakat.
“Pejabat dan ASN jangan duduk di kedai kopi. Sedih kita kalau ASN tidak menjaga integritas, terutama kepala dinas. Bekerjalah dengan benar, kalau salah, perbaiki,” tegasnya.
Plt Gubernur Riau menegaskan tidak ada lagi kelompok atau tim-tim tertentu yang membawa pengaruh buruk di lingkungan pemerintah provinsi.
"Tidak ada tim A, tim B, atau tim C. Saya tegaskan, tim saya hanya Sekda dan Asisten I, II, dan III,” katanya.
SF Hariyanto juga mengingatkan seluruh pejabat untuk bekerja lebih fokus dan transparan di tengah kondisi keuangan daerah yang menurun.
“Masyarakat kita sedang susah, sementara keuangan dan pendapatan daerah kita ketar-ketir. Pendapatan daerah bahkan terancam turun hingga Rp1 triliun,” ungkapnya.
