(Liputan6.com)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Kantor Gubernur Riau kedatangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis, 6 Juni 2024. Kedatangan lembaga antirasuah itu untuk bertemu Penjabat (Pj) Gubernur Riau, SF Hariyanto, dan sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau lainnya.
Kedatangan KPK untuk melakukan koordinasi dengan Pemprov Riau dan memperkuat upaya pencegahan korupsi di Bumi Lancang Kuning tersebut.
Riau sebagai provinsi penyumbang penerimaan negara terbesar di sektor migas dan perkebunan, menjadi fokus utama Strategi Nasional KPK dalam penerapan aksi pencegahan korupsi 2023-2024.
"Ada lima fokus utama pencegahan korupsi di Riau yang kita diskusikan dengan Pak Pj Gubernur dan pejabat Provinsi Riau," ujar Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan.
Lima aspek utama yang didiskusikan yakni, penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui kebijakan satu peta, percepatan digitalisasi perizinan khusus di sektor Migas. Kemudian, penguatan BUMD terutama pengelolaan sampah, penguatan aparat internal dalam pengawasan program pembangunan dan pemanfaatan e-Audit oleh pengawas internal.
Baca Juga
"Kita juga menyoroti lambatnya perizinan migas disebabkan oleh kesesuaian tata ruang dan persetujuan lingkungan," jelas Pahala.
Dalam data yang dibacakan Deputi KPK tersebut, ada sekitar 1,9 juta hektare atau 21,4% luas wilayah yang Riau teridentifikasi tumpang tindih.
Selain itu ada juga pertambangan di dalam kawasan hutan Riau berdasarkan IUP dan POKH lebih dari 500 hektare aktivitas tambang yang dilakukan 5 perusahaan.
"Saat ini, ada 27 ribu hektare aktivitas tambang ilegal di areal penggunaan lahan dan belum diketahui perusahaannya dan sanksinya belum jelas," jelas Pahala.
Pahala berharap, Pj Gubernur SF Hariyanto dapat memperbaiki komunikasi internal sehingga koordinasi berjalan dengan maksimal.
"Diharapkan dengan koordinasi ini, upaya pencegahan korupsi di Riau, khususnya dalam lima fokus utama, dapat semakin optimal dan berdampak signifikan," pungkasnya.
