Riau dan Segudang Masalahnya, Syamsuar: Malu Kite!

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Para bupati, wali kota, dan camat di Riau menghadiri rapat koordinasi (rakor) yang dibuka langsung oleh Gubernur Riau Syamsuar, Senin, 10 Juli 2023. Rakor yang diselenggarakan di Hotel Grand Central Pekanbaru ini menitikberatkan permasalahan serius yang ada di Bumi Lancang Kuning.

Sekitar 90 menit, Syamsuar yang telah mendekati akhir masa jabatannya membahas beragam masalah di Riau yang belum tuntas. Mulai dari perekonomian, pengangguran, investasi, proyek mangkrak, konflik sengketa tanah dan perkebunan, stunting, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), HIV/AIDS hingga narkoba.

"Malu kite," katanya berulang-ulang setiap menjelaskan masalah di Riau.

Syamsuar menegaskan kepada semua pihak untuk menuntaskan masalah yang ada. Satu per satu masalah pun disampaikan kepada para pejabat.

Pembangunan yang mangkrak pun harus diseriusi. Begitu juga dengan pembangunan jalan. Syamsuar pun mengingatkan pentingnya drainase serta rumah layak huni, dan jaringan irigasi untuk pertanian.

"Adanya pembangunan yang berkenaan dengan lingkungan masyarakat di desa seperti semenisasi," terangnya.

Hal penting lainnya, ujar Syamsuar mengenai air bersih. Disebutnya beberapa waktu lalu telah diresmikan SPAM Air Bersih lintas Pekanbaru-Kampar yang airnya bisa langsung dapat diminum.

Poin lain yang disampaikan yakni kemiskinan ekstrem yang harus diselesaikan bersama. Presiden sebutnya kerap menyampaikan bahwa tahun 2024 kemiskinan harus 0 persen. Untuk itu harus ada kolaborasi bersama antara pemerintah provinsi dan kabupaten serta kecamatan.

"Bantuan untuk masyarakat miskin utamanya yakni fakir. Perusahaan perlu diajak, jika tidak mereka akan diam aja," katanya.

Datuk Seri Setia Amanah itu menegaskan kepada abdi negara yang hadir bahwa hadirnya perusahaan dapat membantu mengurangi kemiskinan ekstrem, sehingga tidak hanya mengandalkan APBD saja. Hal ini mengingat pihak perusahaan yang juga harus memiliki kontribusi dalam mengentaskan kemiskinan dan masalah sosial lainnya.

Pengeluaran beban masyarakat dan kantong kemiskinan pada masyarakat juga tertuang dalam Inpres. Perlu didukung adanya sanitasi sehingga PU perlu berkecimpung dan turut andil.

Permasalahan lain yang disampaikan mengenai sawit terkait legalitas lahan perkebunan. Syamsuar mengakui meski perkebunan sawit  di Riau adalah terbesar di Indonesia, namun masih ada sebagian yang belum mendapat SK dari KLHK.

"1.8 juta hektar dari 3.38 juta hektar belum ada SK-nya. Sebenarnya ada kebijakan pemerintah melalui UU Cipta Kerja bahwa di dalam kawasan hutan ini diberikan izin dari kebun sawit yang terlanjur. Namun, masih banyak masyarakat yang belum tau," paparnya.

Ia meminta agar menertibkan kebun rakyat agar rakyat bisa memiliki 5 hektar namun memiliki batas waktu jangan sampai disita oleh negara. Camat yang berada di wilayah dianggap Syamsuar paling mengerti masalah ini.

Camat yang tahu betul mengenai perusahaan yang ada di daerah. Ini menjadi PR bersama karena banyak konflik pertanahan dan sengketa perkebunan. Jadi, selain jalan rusak, lingkungan juga rusak yakni sungai.

"Riau paling banyak konflik pertanahan dan perkebunan di Indonesia. Ada 61 konflik. Jadi, kalau Riau selesai, selesailah Indonesia," tuturnya.

Katanya, mengenai permasalahan tanah yang selesai baru Sulawesi Selatan dan Papua. Semakin banyak konflik pertanahan makin lama persoalan selesai. Menurutnya, tumpang tindih tanah dilakukan untuk mengelabui pemerintah agar tidak membayar pajak.

Tak hanya itu, pembahasan lain seperti harga tandan buah sawit (TBS) yang sukar naik turun. Dalam sepekan sekali tepatnya selasa, Gubri membahas bersama Kejati. Menurutnya, ini permainan dari Pabrik Kelapa Sawit (PKS). Petani swadaya selalu dimainkan oleh PKS sesuai kehendak hati dia.

"Jika ada yang main-main di lapangan, kami tinggal melapor ke pihak kejaksaan. Jika kita bantu ini, maka kita bantu rakyat kita," terangnya.

Program Riau Hijau bisa dimanfaatkan untuk mengurus expo agar harga sawit bisa tinggi. Harapannya, agar camat bisa membantu dan melindungi masyarakat. Untuk itu, PKS yang tidak memiliki kebun agar bisa bekerjasama dengan petani swadaya.

Hal lain yang disoroti oleh gubernur yakni berkenaan dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia meminta agar tidak ada lagi masyarakat yang menghirup asap. Dari kajian cuaca oleh BMKG yakni pada 2023 ini Riau diperkirakan terkena kemarau kering.

Kemudian, titik api yang menjadi sumber kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau. Data titik api tertinggi di Riau ada di Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir. 

"Ini yang perlu jadi perhatian siagakan seluruh sumberdaya, selalu melakukan pengecekan di lapangan, tingkatkan donasi dan kerjasama dengan seluruh stakeholder," katanya.

Pada kesempatan rakor ini, stunting Riau juga disebut mengalami penurunan pada 2022 yakni 18.4 persen. Turun 5.3 persen,  dimana pada 2021 di angka 22.3 persen.

Dalam rakor itu orang nomor satu di Riau menyebut kasus HIV/AIDS masih tinggi. Diakuinya, penyakit menular dan mematikan itu tertinggi di Pekanbaru.

"HIV tertinggi di Riau tahun 2023 adalah Kota Pekanbaru yaitu 4393, kemudian angka AIDS di Pekanbaru 2471. Ini menjadi perhatian bersama," tegasnya.

Perlu tingkatkan pengawasan terhadap peredaran barang haram narkoba. Apalagi, saat ini anak-anak menjadi target korban dari serbuk bening narkoba. Tak sedikitn pula perilaku anak-anak menjadi tugas bersama mengingat perilaku menyimpang seperti LGBT bisa saja terjadi di lingkungan tempat tinggal.

"Adanya perubahan sikap disebabkan karena pandemi. Itu saya dapat dari hasil kunjungan kerja ke daerah. Hal itu tidak bisa dibiarkan. Malu kite ni. Melayu identik dengan Islam jangan sampai ini menjadi laknat Allah," ucapnya.

Syamsuar juga menekankan mengenai situasi dan kondisi politik di Tanah Melayu yakni persiapan pemerintah daerah dalam pilkada serentak. Pejabat tertinggi di Riau itu menyampaikan pesan dari presiden kepada kepala camat per daerah agar mempersiapkan seluruh teknis, logistik, dan sukseskan pilkada serta pemilu agar masyarakat memilih sesuai dengan domisilinya.

"Mari bekerja dengan efisien dan atur segalanya, perkuat pendidikan politik, waspadai isu sara agar tidak menodai masyarakat," jelasnya.