(Muthi Haura/Riau Online)
RIAU ONLINE, PEKANBARU-Pengamat Kebijakan Publik, Khairul Amri, menyoroti soal anggaran operasional DPRD Riau yang tak kunjung dicairkan Pemprov Riau imbas dari pergantian Sekretaris Dewan (Sekwan).
Khairul menilai antara Pemprov Riau dan DPRD Riau belum mau mencari solusi bersama dalam menangani permasalahan ini.
"Jadi masing-masing pihak harus paham bahwa mereka saling membutuhkan, fungsinya melengkapi satu sama lain. Jadi tak bisa berjalan sendiri," ujarnya saat dihubungi RIAUONLINE.CO.ID, Sabtu, 25 Juni 2022.
Dosen Universitas Riau ini tak menampik kemungkinan faktor politis lainnya yang menyebabkan terjadinya sengkarut ini. Kendati begitu, menurutnya dalam pengelolaan daerah semua harus mengenyampingkan urusan personal semacam itu.
Baca Juga
"Kemudian substansi masalahnya belum ketemu ini, apakah karena regulasi atau masalah lain yang kita tak tampak. Kalau memang masalah regulasi, ya duduk saja pimpinan DPRD dengan gubernur, undang KPK, BPK, untuk memberi pencerahan, baru bisa dicarikan solusi seperti apa yang tepat," saran Khairul.
Jika memang masalahnya di regulasi, ia mengatakan memang tak bisa mendesak Pemprov Riau, karena berkaitan soal hukum.
"Tantangannya nanti makin berat. Tapi ini harus dicari tahu masalahnya apa dan diselesaikan. Karena tak lucu juga anggota dewan teriak saldonya tinggal Rp 33 ribu. Kalau bisa jangan ke publik dulu," tuturnya.
Khairul menilai baik DPRD Riau mau pun Pemprov Riau diisi oleh politisi, sehingga sangat disayangkan jika tak bisa berkompromi menangani masalah ini.
"Masa soal begini tak bisa tuntas. Kita paham ada dinamika, tapi kan ada Fraksi Golkar yang mungkin bisa komunikasi dengan gubernur," terangnya.
"Ini dampaknya bisa meluas ke pihak ketiga, tenaga honorer di DPRD juga. Kalau anggaran dijalankan kan berdampak juga ke ekonomi masyarakat Riau, uang itu jadi berputar," tutup Khairul.
