RIAU ONLINE, PEKANBARU - Meskipun baru didukung oleh tiga dari 12 Kabupaten dan Kota yang ada di Riau, program Reaksi Akai Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkerlanjutan (TPB) Sustainable Development Goals (SDGs) milik Pemerintah Provinsi Riau menyasar pasar Rumah Layak Huni (RLH).
"Meskipun nanti akhir Agustus semua Kabupaten dan Kota sudah memiliki rencana aksi daerahnya, program Rumah layak huni (RLH) misalnya akan kita coba," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau (Bapeda), Rahmad Rahim di hotel Aryadutha, Kamis, 12 Juli 2018.
Bersama Dompet Dhuafa (DD), program RLH yang diperkirakan akan berjalan selama lima tahun akan mereka percepat menjadi empat tahun.
"Mungkin Dompet Dhuafa bisa bantu 200 unit RLH dengan target lima tahun. Jadi bisa dipercepat menjadi empat tahun. Itupun kalau banyak sumber dananya," jelasnya.
Tambahnya, Pemprov Riau melalui APBD, bekerjasama dengan DD melalui pembiayaan. Sehingga dalam aksinya tidak bertumpu hanya pada keuangan daerah saja.
"Kita tidak sendiri, tapi bersama Dompet Duafa (DD) sebagai salah satu filantropi dimana mereka bersedia sebagai sumber dana untuk percepatan pelaksanaan program SDGs ini. Bagi perusahaan yang mau, tidak diwajibkan atau tanpa ada paksaan untuk donasi program ini. Karena Filantropi ini sudah dari Dompet Duafa," tandasnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau (Bapeda), Rahmad Rahim dengan tegas mengatakan bahwa Riau merupakan Provinsi pertama yang sukses membuat Reaksi Akai Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkerlanjutan (TPB) Sustainable Development Goals (SDGs) setelah peluncuran Rencana Aksi Nasional (RAN) SDGs beberapa waktu lalu di Istana Wakil Presiden RI.
Rahmad mengatakan RAD ini dilakukan agar setiap daerah yang ada di Riau dapat merasakan pembangunan yang adil, damai dan berkelanjutan.
"Alhamdulillah kita bisa mendahului dari kabupaten dan kota se Indonesia dalam Tujuan Pembangunan Berkerlanjutan (TPB) Sustainable Development Goals (SDGs) ini," katanya di hotel Aryadutha, Kamis, 12 Juli 2018.
Tambah Rahmad, upaya yang dilakukan oleh daerah ini juga telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang melibatkan semua pemangku kepentingan.
Sukai/Like Fan Page Facebook RIAUONLINE
Follow Twitter @red_riauonline
Subscribe Channel Youtube Riau Online,
Follow Instagram riauonline.co.id
