ÔĽŅ

Filipina Ingatkan Indonesia untuk tak Tebus WNA Disandera

Kapal.jpg
(INTERNET)

RIAU ONLINE - Pemerintah Filipina tak menganjurkan Pemerintah Indonesia untuk menuruti keinginan kelompok bersenjata yang menyandera 10 Warga Negara Indonesia berupa uang tebusan. 

 

Selain itu, Pemerintah Filipina mengatakan, keterlibatan militer Indonesia dalam operasi pembebasan sandera tak dimungkinkan sesuai perundang-undangan negeri tersebut. 

 

"Kami menganut kebijakan tidak membayar uang tebusan," kata juru bicara Komando Mindanao Barat Filipina, Filemon Tan Jr, Kamis, 31 Maret 2016. 

 

Baca Juga: Sandera 10 Awak Kapal Indonesia, Abu Sayyaf Minta Tebusan

 

Militer Filipina hingga kini belum memberikan informasi secara terperinci mengenai 10 WNI yang diculik Kelompok Abu Sayyaf, Sabtu, 26 Maret 2016 lalu, di perairan Tambulian, lepas pantai Pulau Tapul, Kepulauan Sulu, Filipina.

 

Sejauh ini belum ada yang mengaku sebagai pelaku penculikan. Tapi pemerintah Indonesia mengatakan, kelompok Abu Sayyaf pelaku penculikan para awak kapal tunda Brahma 12 itu.

 

Menurut laporan, seperti dilansir dari bbc.com, para penculik meminta uang tebusan sebesar 50 juta peso -hampir Rp 15 miliar. Juru bicara Komando Mindanao Barat dari militer Filipina, Filemon Tan Junior, menjelaskan, bukan tugas militer untuk menangani penculikan itu.

 

"Kami (militer) bertugas untuk mendukung polisi, karena (pembebasan) penculikan adalah operasi penegakkan hukum," kata Tan.

 

Ia mengatakan, mereka tak punya data kuat untuk menguatkan penculikan itu dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf. "Kami perlu menyelidikinya terlebih dahulu, siapa tahu mungkin ada kelompok yang sekadar ingin memeras," tuturnya. 

 

Begitu pula polisi, bahkan perwira tertinggi di kepolisian daerah Sulu, tak bisa memberi keterangan apa pun hingga berlangsungnya rapat komando, hari ini, di Pusat Koordinasi Tindakan Keamanan Sulu.

 

Klik Juga: Inilah Kronologi Penyanderaan 10 Awak Kapal Indonesia oleh Abu Sayyaf

 

Direktur kepolisian Sulu, Wilfredo Cayat, mengatakan, akan ada ditugaskan Jumat esok, 1 April 2016, untuk berbicara tentang para sandera Indonesia itu. Namun, berbeda dengan pihak militer, ia mengungkapkan penculikan adalah persoalan yang kompleks.

 

"Ini bukan soal operasi penegakkan hukum. Kami membutuhkan bantuan militer dan pemerintah setempat."

 


Sukai/Like Fan Page Facebook RIAUONLINE dan Follow Twitter @red_riauonline