Pemerintah Targetkan Restorasi 12,3 Juta Hektare Lahan Kritis hingga 2030

RIAU ONLINE, JAKARTA - Pemerintah menargetkan keseimbangan degradasi lahan atau Land Degradation Neutrality (LDN) mencapai 12,3 juta hektare hingga 2030 mendatang.

Dirjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kemenhut Dyah Murtiningsih mengatakan, sebagai bagian dari Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Memerangi Penggurunan (UNCCD), komitmen ini harus dijalankan oleh Indonesia.

"Indonesia berkomitmen untuk mencapai Land Degradation Neutrality, artinya antara lahan yang terdegradasi dengan yang direstorasi ini seimbang. Target kita sampai tahun 2030 sekitar 12,3 juta hektare," ujar Dyah, dikutip dari ANTARA, Rabu, 1 Juli 2026.

Dyah memaparkan pencapaian target iklim global tersebut akan dibarengi dengan akselerasi program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) secara masif melalui penanaman pohon di dalam maupun di luar kawasan hutan.

Selain penanaman vegetasi, Kemenhut juga mengombinasikannya dengan penerapan teknik sipil melalui pembangunan infrastruktur konservasi tanah dan air di berbagai wilayah kritis di seluruh penjuru Indonesia.

Infrastruktur sipil teknis yang akan dioptimalkan pembangunannya di lapangan meliputi bangunan penahan erosi seperti gully plug (steker selokan), dam pengendali, dam penahan, hingga pembuatan sistem terasering (terracing).

Dyah mengakui upaya restorasi lahan tersebut saat ini masih dihadapkan pada tantangan berat berupa tingginya frekuensi bencana hidrometeorologi basah sekaligus ancaman kekeringan yang melanda tanah air.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terdapat 3.179 kejadian bencana alam sepanjang 2025, di mana 90 persen di antaranya merupakan bencana hidrometeorologi basah seperti banjir dan tanah longsor. 

Peristiwa kebencanaan yang berdampak signifikan secara materiil maupun sosial pada periode tersebut adalah banjir bandang - tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Guna mengatasi dinamika tersebut, Kemenhut mengajak kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga antar-kementerian dan lembaga untuk mempraktikkan pengelolaan lahan yang sehat.

Dyah mengingatkan, kelalaian dalam mengelola tata guna tanah secara bijak dapat memicu dampak domino jangka panjang berupa krisis air bersih, kelangkaan pasokan pangan, hingga ancaman stabilitas ketahanan energi nasional.

"Kami mengajak semuanya berkolaborasi menerapkan prinsip-prinsip konservasi tanah dan air. Ini harus menjadi bagian dari seluruh aspek masyarakat dalam menggunakan tanah untuk berbagai aktivitas dengan bijak," kata dia. (ANTARA)