Mampu Kelola Keuangan Daerah, Sekdaprov Riau Puji Kinerja Ciamik Bank Riau Kepri

MoU-Transaksi-Non-Tunai.jpg
(RIAUONLINE.CO.ID/ISTIMEWA)

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tak ragu menggandeng bank kebanggaan masyarakat Riau dan Kepri, Bank Riau Kepri (BRK) untuk mengelola transaksi keuangan non-tunai yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). 

Buktinya, Rabu, 11 April 2018, Direktur Utama BRK, Irvandi Gustari bersama-sama dengan Kepala BPKAD, Syahrial Abdi dan Kepala Bapenda Riau, Indra Putrayana, menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) Integrasi Data Setoran Pendapatan Daerah Provinsi Riau, di Ruang Rapat Direksi Lantai 8 Gedung Menara Bank Riau Kepri. 

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Ahmad Hijazi, hadir dalam penandatanganan MoU, sangat yakin bank daer5ah berlogo tiga layar terkembang tersebut sudah mampu menjalankan transaksi non-tunai Pemprov Riau. 

Baca Juga: 

Alhamdulillah, Pemegang Saham Sahkan Bank Kepri Riau Syariah Di RUPS-LB 2018

Launching BPD One, Bank Riau Kepri Jadi Salah Satu Pioner Integrasi Switching

"Kita harus akui Bank Riau Kepri merupakan BUMD dengan kinerja terbaik, tidak hanya melayani Pemprov Riau saja, namun juga melayani transaksi di 19 kabupaten dan kota pada dua provinsi, Riau dan Kepri," kata Sekdaprov Ahmad Hijazi usai penandatanganan MoU. 

Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Riau ini mengapresiasi Bank Riau Kepri telah menginisiasi kerja sama, menjadi program pemerintah pusat tersebut.

Ia menyampaikan, kerjasama transaksi non-tunai ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres). Pemprov Riau, jelasnya, dan Bank Riau Kepri, siap mewujudkan good governance dan good corporate governance melalaui pelaksanaan transaksi non tunai ini.

 

Integrasi Data Setoran Pendapatan Daerah merupakan program yang sangat memudahkan Pengelolaan Penerimaan Provinsi Riau dikelola BPKAD dan BAPENDA.

Selain itu, juga mengontrol Penerimaan Daerah secara tunai dan non tunai yang masuk ke Kas Daerah serta memudahkan melakukan verifikasi, validasi dan rekonsiliasi data dan setoran penerimaan daerah.

Dalam penandatanganan tersebut juga hadir Asisten II bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Riau, Masperi, juga Asisten III Indrawati Nasution. Selain itu, dari Bank Riau Kepri, terlihat Direktur Kepatuhan dan Manajemen Resiko, Eka Afriadi. 

Kepala BPKAD Riau Syahrial Abdi, mengatakan, MoU ini sangat penting dan teristimewa dengan kehadiran Sekdaprov Ahmad Hijazi beserta Asiten II Masperi dan Asisten III Indrawati Nasution.

Klik Juga: 

Pemegang Saham Ramai-Ramai Suntikan Dana Ke Bank Riaukepri

Kado Awal Tahun, Bank Riau Kepri Raih Peringkat A Untuk Investasi Dari Lembaga Internasional

Ia menjelaskan MoU ini merupakan program pemerintah pusat berdasarkan Instruksi Presiden No 10 dan SE Mendagri No 910/1866/SJ tahun 2017 tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Provinsi.

Mantan Plt Bupati Kampar ini mengakui Bank Riau Kepri didukung serta dikembangkan dan besarkan bersama karena memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian daerah, nantinya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Sehingga mensejahterakan warga Riau dan Kepri. Bank Riau Kepri patut dipercaya," tuturnya.

Ini sesuai penjelasan Ketua OJK Riau, Yusri, dihadapan sejumlah wartawan, Senin, 9 April 2018 lalu. Yusri menyampaikan, perkembangan bisnis Bank Riau Kepri sehat dan memiliki kinerja sangat baik.

OJK merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak manapun, memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.

 

 

OJK dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Syahrial Abdi mengutip apa disampaikan Syahrial Abdi, aset Bank Riau Kepri selalu tumbuh. Total aset Bank Riau Kepri per lima tahun terakhir tumbuh 30,41 persen dari Rp 17,1 triliun di 2011 menjadi Rp 25,6 triliun tahun 2017. Kemudian, total kredit BRK tumbuh 30,17 persen dari Rp 8,6 triliun pada 2011 menjadi Rp 15,5 triliun di 2017.

"Dengan demikian, saya berkeyakinan pernyataan Kepala OJK Riau lembaga tertinggi institusi pengawas keuangan dan perbankan tentunya tingkat kepercayaan terhadap Bank Riau Kepri tidak perlu diragukan lagi," ujarnya. 

Sementara itu, Kepala Bapenda Riau, Indra Putrayana, menjelaskan, kegiatan ini merupakan rangkaian program transaksi non tunai antara Bapenda dengan Bank Riau Kepri. Selain itu, ini juga berkaitan dengan rencana peluncuran e-Samsat, 2 Mei 2018 akan datang.

Pemimpin Desk Corsec BRK, Winovri menyampaikan, program transaksi non tunai dapat menciptakan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

"Peran perbankan dalam implementasi non tunai ini memiliki banyak dampak positif, seperti mempermudah pelayanan, meminimalisir resiko penyelewengan pembayaran dari sisi penerimaan daerah dan peningkatan akurasi pendapatan daerah," pungkasnya. 

Ikuti dan simak Kinerja Bank Riaukepri dengan klik di sini.

Sukai/Like Fan Page Facebook RIAUONLINE 

Follow Twitter @red_riauonline

Subscribe Channel Youtube Riau Online

Follow Instagram riauonline.co.id