Bertemu Jokowi di AS, Chevron Bahas Proyek Laut Dalam

jokowi-pres.jpg
(INTERNET)

RIAUONLINE - Perusahaan minyak Amerika Serikat (AS), Chevron Corporation memanfaatkan kedatangan Presiden Joko Widodo ke Negeri Paman Sam untuk menyampaikan komitmennya melanjutkan investasi di Indonesia.

 

Pemerintah Indonesia menyambut positif keinginan Chevron tersebut dengan menawarkan proyek laut dalam atau Indonesia Deepwater Development (IDD) untuk digarap. (KLIK: Mahasiswa Unri Lempar Telur saat Demo di Chevron)

 

Presiden Joko Widodo didamping oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said di sela kunjungan kerjanya menyempatkan diri bertemu dengan Executive Vice President Chevron, James Johnson di Blair House, Washington DC, Senin (26/10).

 

Sudirman Said dalam keterangan persnya menjelaskan, setelah 90 tahun beroperasi di Indonesia, manajemen Chevron menyatakan keinginannya untuk melanjutkan komitmen investasinya. (BACA: Mahasiswa Bakar Ban di Pintu Gerbang Chevron)

 

“Mereka punya 40 ribu karyawan, 97 persen putra-putri Indonesia. Mereka commit untuk terus membangun kemampuan SDM di Indonesia,” kata Sudirman. Sebagaimana dilansir dari laman CNN Indonesia.

 

Menurut Sudirman, ada beberapa proyek besar yang disiapkan untuk Chevron, antara lain proyek laut dalam atau Indonesia Deepwater Development (IDD). Untuk itu, lanjutnya, Chevron terlebih dahulu harus melakukan revisi terhadap rencanan pengembangan sumurnya (POD). (LIHAT: Dikritik Habis-habisan Soal Asap, Jokowi Percepat Pulang)

 

“Begitu mereka mengajukan revisi POD pemerintah akan merespon. SKK migas punya mekanisme yang lebih cepat untuk memberikan kepastian,” jelas Sudirman.

 

Presiden Jokowi, kata Sudirman, menekankan perlunya berpikir jangka panjang dalam pengelolaan sumber daya minyak dan gas (migas). Karenanya, Jokowi mengapresiasi kehadiran Chevron yang cukup lama di Indonesia. (KLIK: Tiga Bulan Asap, Ekspedisi Rugi Hingga 90 Persen)

 

Dalam kesempatan itu, lanjut Menteri ESDM, Jokowi juga menjelaskan langkah-langkah debirokratisasi yang agresif dilakukan pemerintah. Khusus di sektor ESDM, katanya, sekitar 60 persen urusan perizinan sudah dipangkas.

 

Pertemuan one on one meeting tersebut jug amenyinggung soal kasus yang menimpa pekerja Chevron di Indonesia. Menurutnya, sikap pemerintah jelas yakni jangan sampai ada orang tak bersalah dihukum. Untuk itu, Chevron harus menunggu putusan final di tingkat Mahkamah Agung

 

“Mereka paham ini sudah masuk ranah hukum, pemerintah tidak bisa intervensi. Kita berusaha supaya tidak muncul lagi,” ujar Sudirman Said.