Bupati Siak Afni Zulkifli saat meninjau kebun cabai petani. (Hendra Dedafta/Riau Online)
RIAU ONLINE, SIAK - Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Bungaraya yang dikenal sebagai salah satu lumbung pangan Kabupaten Siak justru disebut masih minim menyerap hasil pertanian dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.
Persoalan tersebut terungkap saat Camat Bungaraya, Wasito, menyampaikan kondisi penyerapan produk lokal di hadapan Bupati Siak, Afni Zulkifli, dalam kegiatan Festival Pangan Lokal dan Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) di depan Gedung Maharatu, Siak, Sabtu, 7 November 2026 lalu.
Menjawab pertanyaan Bupati terkait keterlibatan petani lokal dalam memenuhi kebutuhan dapur MBG, Wasito mengungkapkan bahwa produk pertanian masyarakat yang terserap oleh SPPG di wilayahnya masih relatif sedikit.
"Saat ini baru tiga dapur SPPG yang sudah beroperasi di Kecamatan Bungaraya. Namun, berdasarkan informasi yang diterima, penyerapan produk lokal ke dapur-dapur tersebut masih relatif sedikit," ujar Wasito.
Mendengar penjelasan tersebut, Bupati Siak Afni Zulkifli mengaku terkejut. Ia menegaskan, keberadaan dapur MBG seharusnya menjadi peluang besar bagi petani dan pelaku UMKM lokal untuk memperluas pasar sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Afni, program MBG yang digagas Presiden Prabowo Subianto tidak semata-mata bertujuan memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, tetapi juga harus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, terutama petani kecil dan pelaku usaha lokal.
"Pokoknya pastikan bahwa produk-produk ketahanan pangan kita harus masuk ke dapur SPPG. Itu yang paling penting. Tidak boleh sedikit, harus banyak yang diterima mereka," tegas Afni.
Ia menilai, tidak masuk akal apabila dapur MBG hanya menyerap sedikit produk lokal, sementara program tersebut diharapkan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat dari tingkat bawah.
"Tujuan dibuatkan MBG oleh Bapak Presiden kan jelas supaya petani kecil yang menanam seperti ini sejahtera. Jadi, kalau dapur hanya terima sedikit, alasan mereka apa?" ujarnya.
Baca Juga
Afni juga mengingatkan agar pengelola SPPG tidak sekadar menyampaikan bahwa mereka telah menerima produk lokal, tetapi harus dibuktikan dengan jumlah penyerapan yang signifikan.
"Kalau mereka bilang, oh sudah kami terima, tetapi baru sedikit, itu berarti cuma akal-akalan SPPG saja. Harus banyak yang diterimanya. Nanti kita cek lagi secara langsung," katanya.
Bahkan, Afni menegaskan akan mengambil langkah berjenjang apabila masih ditemukan dapur SPPG yang tidak maksimal menyerap hasil pertanian dan produk UMKM lokal.
Ia meminta Camat Bungaraya terlebih dahulu memberikan teguran kepada pengelola SPPG. Jika persoalan tersebut tidak diselesaikan, dirinya menyatakan siap turun langsung melakukan pengecekan.
"Pak Camat, tolong ditegur dulu SPPG yang tidak mau menerima dalam jumlah banyak produk lokal. Kalau tidak mau juga, saya bakal turun langsung," tegasnya.
Lebih jauh, Afni menekankan bahwa keberhasilan program MBG tidak cukup hanya diukur dari tersalurkannya makanan kepada anak-anak. Pemerintah juga harus memastikan rantai pasok pangan dari hulu hingga hilir berjalan dengan baik.
Menurutnya, cita-cita meningkatkan kesejahteraan petani dan UMKM sulit diwujudkan apabila sebagian besar kebutuhan bahan pokok dapur MBG masih didatangkan dari luar daerah.
"Kalau dari hulunya dipikirkan, rantai pasok ini jalan, baru muncul kata sejahtera. Kadang kata sejahtera hanya muncul dalam konsep pidato sambutan. Tapi implementasi sejahtera yang bagaimana kalau bahan pokoknya semua masih dibeli dari luar daerah kita?" ungkapnya.
Afni mengakui, mewujudkan penyerapan produk lokal secara maksimal bukan perkara mudah. Pengelola dapur SPPG bisa saja mempertanyakan kemampuan Kabupaten Siak dalam menyediakan seluruh kebutuhan bahan pangan untuk operasional dapur MBG.
"Orang dapur pasti balik nanya ke saya, memang bisa menyiapkan semua bahan pokok itu dari Kabupaten Siak? Memangnya petani Siak mampu, memangnya UMKM kita sanggup?" tuturnya.
Namun, menurut Afni, tantangan tersebut harus dijawab melalui kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah. Mulai dari penghulu, camat hingga organisasi perangkat daerah (OPD) diminta aktif menggerakkan petani dan pelaku UMKM agar mampu memenuhi kebutuhan dapur SPPG.
Ia berharap program MBG dapat menjadi momentum untuk memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus membangun ekosistem ekonomi lokal yang saling terhubung antara petani, pelaku UMKM, pemasok bahan pangan, dan pengelola dapur.
"Maka dari itu saya mengajak seluruh dinas-dinas. Karena keberhasilan kita itu kalau dari hulu ke hilir ketahanan pangan betul-betul terjaga," katanya.
Diketahui, Kecamatan Bungaraya merupakan salah satu wilayah lumbung pangan Kabupaten Siak dengan luas hamparan pertanian mencapai sekitar 4.406,1 hektare.
Selain tanaman padi, sekitar 15 hingga 20 persen dari hamparan tersebut ditanami berbagai komoditas hortikultura, mulai dari sayuran hingga buah-buahan.
Dengan potensi pertanian yang dimiliki, Bungaraya dinilai memiliki peluang besar untuk menjadi pemasok kebutuhan pangan dapur MBG. Namun, potensi tersebut perlu diikuti dengan komitmen penyerapan produk lokal agar manfaat program pemerintah benar-benar dirasakan petani dan pelaku UMKM di daerah sendiri.
