(HENDRA DEDAFTA/RIAU ONLINE)
RIAU ONLINE, SIAK – Pemerintah Kabupaten Siak tengah dihadapkan oleh utang daerah yang menembus angka Rp285,9 miliar. Bupati Siak terpilih, Afni Zulkifli, menegaskan komitmennya untuk melakukan efisiensi anggaran dengan mengutamakan program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Dalam rapat transisi bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Afni secara tegas meminta OPD untuk mengevaluasi dan mencoret kegiatan yang dinilai tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat.
"Saya tegaskan kepada seluruh OPD untuk mengevaluasi dan mencoret program yang tidak langsung menyentuh kepentingan rakyat. Kita harus berani ambil keputusan karena kondisi keuangan daerah kita sedang tidak baik," ujar Afni, di Kantor Bupati Siak, Rabu, 28 Mei 2025.
Afni menegaskan pemerintah tidak boleh berhenti bekerja, meski dalam kondisi keuangan yang sulit. Ia meminta seluruh jajaran OPD bergerak cepat dan berada dalam satu langkah yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tepat waktu.
"Saya tahu waktu kita mepet, namun tidak mungkin kita tahun ini tidak melakukan apa-apa. Kita harus bergerak meski kondisi keuangan tidak ideal, kita tidak boleh mengeluh. Kalau kita mengeluh, bagaimana rakyat?" kata Afni.
Baca Juga
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya efisiensi sebagai kunci utama pemerintahan di tahun ini, sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
"Nafasnya tahun ini adalah efisiensi. Ini sudah menjadi amanat Inpres 1 tahun 2025. Jadi tolong fokus agar program-program OPD sejalan dengan visi dan misi Bupati terpilih. Program yang tidak berorientasi pada kepentingan masyarakat, mohon maaf, coret saja," tegasnya.
Afni juga menyampaikan keinginannya untuk membangun komunikasi yang dekat dan terbuka dengan para kepala Dinas dan kepala bagian, agar berbagai permasalahan dapat segera dicari jalan keluarnya secara bersama.
"Saya minimal harus kenal dekat dengan Kadis dan Kabag, supaya tahu kendala apa yang dihadapi. Kalau ada masalah, kasih tahu, kita cari solusi bersama," pungkasnya.
Berdasarkan data yang diperoleh RIAU ONLINE, dokumen rekapitulasi tunda bayar dari 43 OPD di Kabupaten Siak, total tagihan yang belum dibayarkan hingga akhir tahun anggaran 2024 mencapai Rp285,90 miliar. Dari total hasil reviu tunda bayar senilai Rp333,35 miliar.
Sejauh ini Pemerintah daerah baru menganggarkan pelunasan sebesar Rp245,87 miliar. Hingga Mei 2025, realisasi pembayaran baru menyentuh angka Rp47,45 miliar atau sekitar 16,7 persen. Sisanya masih menjadi beban fiskal yang belum jelas ujungnya.
