DPRD Riau Minta Gubernur Optimalkan UPT di Daerah Genjot Pendapatan

sari-karmila.jpg
(istimewa)

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Wakil Ketua Komisi III DPRD Riau, Karmila Sari meminta kepada Pemerintah Provinsi supaya menempatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki komitmen tinggi dalam mencari pendapatan untuk menunjang APBD.

Dikatakan Politisi Golkar ini, berdasarkan Surat Keputusan (SK) dua menteri yakni Menteri Keuangan (Menkeu dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menyebabkan adanya penyesuaian anggaran sekitar Rp 1,7 Triliun atau 35 persen dari APBD Riau.

"Kalau tidak imbasnya DAU dipotong dan ditunda, Dampaknya, dinas minim kegiatan," kata Legislator asal Rohil ini, Senin, 22 Juni 2020.

Untuk itu, Karmila berharap Pemprov melalui Unit Pelayanan Terpadu (UPT) di kabupaten kota bisa lebih agresif lagi dalam mencari pendapatan, bahkan kalau perlu jemput bola ke perusahaan.

Termasuk juga mempermudah masyarakat membayar pajak, baik secara manual ataupun online yang bisa bekerjasama dengan berbagai bank dan minimarket, dan inovasi lainnya.

"Kondisi PAD sekarang, kita sudah mengecek ke Samsat. Pendapatan pajak untuk bulan ini sudah hampir tercapai terget. Saya berharap (UPT) bisa diaktifkan lagi, jemput bola, tidak mengedepankan kelemahan. Bagi UPT yang pencapaiannya melebihi persentase target, diutamakan untuk penambahan kebutuhan fasilitasnya," tuturnya.

Karmila melanjutkan, dirinya berharap kementerian keuangan dan kemendagri bisa memahami kondisi keuangan di daerah, karena ia menilai kementerian jangan memukul rata kondisi keuangan daerah.

"Harus diakui Riau sangat bergantung pada Dana transfer pusat. Begitu penyesuaian dipaksakan akan menganggu pembangunan dan kondisi ekonomi Riau," tutupnya.