Ilustrasi MBG (Instagram/Liputan6.com)
Rabu, 8 Juli 2026 17:48 WIB
Editor: Anggun Rosita Alifah
RIAU ONLINE, JAKARTA - Pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tergabung dalam Asosiasi Pangan Gizi Indonesia (APGI) 3T mendesak pemerintah pusat segera mengoperasikan ribuan dapur di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Ketua Umum APGI 3T, Herwil Junaidi Harefa mengatakan, ribuan dapur SPPG di wilayah 3T telah mangkrak selama delapan bulan.
"Ini program dari 2025 yang merupakan SPPG 3T, di mana SPPG ini menggunakan dana pribadi, dana kawan-kawan semua, dana investor, tidak sepeser pun menggunakan dana negara," kata Herwil, dikutip dari Suara.com, Rabu, 8 Juli 2026.
Herwil mengatakan, program yang seharusnya sudah rampung dan berjalan itu kini justru menjerat para pengelola dengan utang.
"Kami ditagih-tagih oleh perbankan, kami ditagih oleh rentenir, kami ditagih oleh tukang-tukang yang belum kami bayar," ujarnya.
"Ada ribuan dapur, mungkin sekitar 6.000 dapur. Yang sudah PKS itu ada 645 SPPG di SK pertama. 645 yang sudah ada SK SPPG-nya, sudah ada BA verval-nya, sudah ada penetapan ke-SPPG-an, sudah ada VA virtual account-nya, dan sudah ada relawannya," ungkapnya.
Kerugian yang ditanggung setiap dapur akibat belum beroperasi pun diklaim mencapai miliaran rupiah. Jika dikalikan dengan total sekitar 6.000 dapur, total kerugian berpotensi menembus belasan triliun rupiah.
Baca Juga
"Satu dapur itu diperkirakan Rp1,5 M sampai Rp2 M. Bayangkan kalau dia 6.000 dapur. Berapa kerugian kami?," tanya Herwil.
Herwil juga menuntut Presiden dan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) menegakkan Peraturan Presiden Nomor 115 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Kami menuntut bahwa agar pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden, dan pimpinan BGN ini dapat mengakomodir apa yang menjadi tuntutan kami. Di mana Perpres 115 itu harus ditegakkan, itu harus dijalankan," pintanya.
Herwil bahkan menawarkan opsi agar dana yang telah dikeluarkan para pengelola dikembalikan apabila pemerintah kesulitan melanjutkan program tersebut.
"Kalau memang ini sulit untuk negara, kembalikan saja dana kami, nggak usah kami melaksanakan ini lah, biar negara yang menjalankan. Dan pesan kami, kalau memang negara bisa membangun ini, kenapa hadirkan kami rakyatnya? Jangan miskinkan kami," sorotnya.
Herwil menyayangkan sikap Badan Gizi Nasional (BGN) yang menurutnya tidak lagi membuka ruang dialog dengan pihak asosiasi, meski disebut sebagai mitra.
"Sampai sekarang, yang katanya BGN kami ini sahabat, mitra, tapi sampai detik ini ruang diskusi, ruang dialog dengan kami mitra, tidak ada. Kami terputus," kisahnya.
Ia berharap pimpinan BGN kembali membuka komunikasi dengan asosiasinya maupun mitra-mitra lain yang terdampak kisruh penyelenggaraan MBG.
"Terbuka dong dengan kami. Kami bisa membantu kok, ya. Kami bukan musuh, kami teman. Ayo buka ruang diskusi," ajak Herwil.
Massa pendukung MBG masih bertahan di kawasan IRTI setelah upaya mereka mendatangi kantor BGN dihadang kepolisian. Mereka menunggu hasil pertemuan perwakilan yang diizinkan bertemu dengan pimpinan BGN.
