RIAU ONLINE, JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) akan melakukan evaluasi terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah. Hal ini disampaikan Wakil kepala BGN, Agustina Arumsari usai rapat dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 15 Juni 2026.
Arum mengatakan, audit menyeluruh dan evaluasi besar-besaran akan dilakukan dengan menghentikan sementara MBG di seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
"Tapi target kami memang tadi sudah kami sampaikan juga 1 bulan ini. Lalu mungkin 3 bulan ke depan itu. Tapi yang jelas kami juga memanfaatkan momentum untuk libur sekolah ini," kata Arum, dikutip dari Kumparan.
"Kami akan stop semua, kami akan audit semua dapur sehingga nanti mudah-mudahan ketika nanti anak-anak sudah masuk sekolah kita sudah lebih baik. Kondisi di lapangan sudah lebih rapi gitu ya," imbuhnya.
Arum juga menegaskan penghentian sementara tersebut dilakukan sembari membenahi kualitas dapur.
"Iya, stop untuk yang semasa libur sekolah sambil kita membenahi, itu," ujar Arum.
Selain itu, BGN juga memperkuat pendataan dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk unit pengelola data internal.
"Dan terutama tadi masalah data saya kawal betul teman-teman Pusdatin kami dan juga kami sudah mulai melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang sebenarnya sudah memiliki data. Hanya mungkin di masa lalu kemarin ada yang versinya, ‘Oh ya BGN yang tidak mau menerima data kami,’ atau sebaliknya, ‘Oh yang mereka tidak kasih’," terangnya..
"Nah, itu saya yakin sekarang ini adalah program prioritas, maka saya yakin dari kementerian lembaga pun akan mendukung kami," sambung dia.
Arum menambahkan, penguatan data menjadi fokus utama BGN dalam melakukan perbaikan kebijakan. Menurutnya, kebijakan tidak dapat disusun tanpa basis data yang valid dan terintegrasi.
"Internal kami di BGN pun akan melakukan transformasi ya, dari mulai SDM-nya, dari mulai tata kelolanya. Data itu sangat penting karena itu yang terus terang saya lihat sejak dari awal saya datang," tutur ARum.
"Karena tidak mungkin kita membuat kebijakan tanpa data yang jelas. Nah, itu yang masih terus kami perbaiki. Jadi mohon bersabar," pungkasnya.

