Wajib Pajak Harus Lawan Oknum Pemeras, KPK: Laporkan!

RIAU ONLINE - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan kepada para wajib pajak untuk tidak takut melawan pemerasan yang dilakukan oknum petugas atau pegawai pajak.

Lembaga antirasuah itu bahkan mengimbau para wajib pajak untuk segera melapor ke aparat penegak hukum jika mengalami praktik lancung tersebut.

Namun, imbauan ini hanya berlaku bagi mereka yang berada di posisi yang benar dan tidak sedang mencoba melakukan negosiasi ilegal untuk mengurangi kewajiban pajaknya.

"Dengan catatan, wajib pajak tidak dalam posisi berusaha untuk meminta pengurangan (pajak, red.)," ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu, 11 Januari 2026, dikutip dari Suara.com.

Asep menjelaskan imbauan ini merupakan bagian dari aksi nyata dan fungsi pengawasan KPK untuk menjaga kedaulatan keuangan negara dari praktik korupsi yang merugikan. Langkah ini diambil menyusul operasi senyap yang baru saja menjerat sejumlah pejabat pajak.

Hal ini tidak lepas dari kasus dugaan suap terkait pemeriksaan pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara.

Asep berharap, penindakan tegas ini dapat memberikan efek jera sekaligus menjadi peringatan keras bagi siapa pun yang berniat mencederai amanah dan hak negara dari sektor penerimaan pajak.

KPK menyoroti modus korupsi yang kerap berulang, di mana oknum pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan berkolusi dengan konsultan pajak untuk merekayasa atau mengurangi nilai pajak demi keuntungan pribadi. Praktik semacam ini dinilai sebagai kebocoran serius yang harus segera ditambal.

"Celah kerawanan ini harus dilakukan perbaikan yang lebih serius agar penerimaan negara tidak bocor terus," katanya.