DPR Ingatkan Pemusnahan Amunisi Harus Steril dari Warga Sipil

RIAU ONLINE - Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mengingatkan agar pemusnahan amunisi yang sudah tidak layak dilakukan di lokasi yang steril dari masyarakat sipil.

Amelia meminta agar TNI dan seluruh aparat terkait harus lebih peduli dan bertanggung jawab terhadap keberadaan gudang amunisi, apalagi yang berada di dekat kawasan pemukiman. 

Selain itu, Amelia juga mengimbau TNI untuk tidak memberikan akses kepada masyarakat untuk mengambil sisa-sisa material amunisi tersebut.

"Praktik ini sangat membahayakan dan bisa memicu ledakan susulan, sebagaimana diduga terjadi dalam peristiwa Garut," kata Amelia, dikutip dari ANTARA, Selasa, 13 Mei 2025.

Amelia juga mendorong Kementerian Pertahanan dan Pimpinan TNI untuk segera merelokasi dan mendesain ulang seluruh gudang amunisi TNI dengan mempertimbangkan dinamika demografi dan tata ruang.

Selain itu, TNI juga perlu memperbarui standar pengamanan disposal amunisi secara nasional dan menutup celah interaksi warga dengan material berbahaya, baik secara langsung maupun melalui aktivitas informal.

Dia pun memahami bahwa relokasi gudang amunisi bukan perkara mudah, sebab biasanya penempatan gudang amunisi dulunya berada di lokasi terpencil yang kini berubah menjadi lokasi padat penduduk.

Namun, dia menilai bahwa perubahan populasi tidak bisa dijadikan alasan untuk mengabaikan risiko yang ada.

"Komisi I DPR RI akan terus memperbarui dan mengawasi sistem pengelolaan amunisi dan gudang persenjataan sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan prajurit dan masyarakat," kata dia.

Dia pun menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas gugurnya empat anggota TNI dan meninggalnya sembilan warga sipil dalam tragedi ledakan saat pemusnahan amunisi tersebut.

Dalam hal ini, dia mengatakan bahwa pemerintah harus hadir secara konkret membantu para korban dan keluarga yang terdampak.

"Tragedi besar akibat ledakan gudang amunisi yang menewaskan belasan warga juga  terjadi pada tahun 1984 di Cilandak. Jangan sampai sejarah buruk itu terulang," katanya. (ANTARA)