Sederet Menteri Jokowi Ini Marah-marah ke Negara Maju

RIAU ONLINE - Presiden Joko Widodo menargetkan Indonesia menjadi negara maju pada 2045. Menurut Jokowi, Indonesia memiliki sumber daya alam melimpah yang jika dikelola dengan SDM andal, maka sebuah keniscayaan Indonesia dapat keluar dari negara berkembang menjadi negara maju.

Satu dari kunci Indonesia menjadi negara maju adalah hilirisasi. Sebab itu, Jokowi saat mengunjungi smelter yang tengah dibangun Freeport Indonesia di Gresik, mengapresiasi realisasi kemajuan pembangunan smelter yang akan mencapai 72 persen dangan target rampung sebelum Mei 2024.

Jokowi menilai hasil produksi smelter tersebut harus diintegrasikan dengan hasil komoditas tambang lainnya yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Selanjutnya, diolah menjadi produk akhir yang bernilai tambah, seperti kendaraan listrik dan baterainya.

"Jadi, ke depan kita memiliki daya saing di situ. Competitiveness kita ada di situ. Smelter ini pijakan fondasi untuk kita menjadi negara maju karena dari yang bertumpu kepada konsumsi, bertumpu sekarang kepada produksi," ujar Jokowi pada Rabu 21 Juni 2023, dikutip dari Liputan6.com.

Tapi sayangnya, sejumlah negara maju menolak gagasan yang tengah dijalankan Indonesia. Negara maji termasuk lembaga keuangan internasional meminta Indonesia tidak menjalankan kebijakan hilirisasi, contohnya IMF.

The International Monetary Fund (IMF) meminta Indonesia untuk menghapus kebijakan pembatasan ekspor nikel yang merupakan saah satu bentuk hilirisasi.

Para menteri pun berang dengan cara yang dilakukan oleh negara maju dan juga lembaga internasional tersebut. Berikut kumpulan cerita kemarahan para menteri tersebut:

1. Erick Thohir

Menteri BUMN Erick Thohir meyakini Indonesia tengah menjajaki langkah sebagai negara maju atau negara ekonomi besar dunia. Tapi, negara adidaya, seperti Uni Eropa saat ini sedang berjuang menghadapi resesi dan tak ingin posisinya diambil alih negara berkembang seperti Indonesia.

Erick menyebut, Presiden Jokowi sudah merintis niat untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju lewat program hilirisasi untuk menciptakan nilai tambah dari setiap bahan mentah yang jadi harta karun Indonesia selama ini.

Akan tetapi, niat itu sedikit terlambat lantaran sejumlah negara importir besar sudah terlanjur menikmati kekayaan imbas penjualan produk yang berasal dari raw material Indonesia, seperti sawit atau nikel.

"Akhirnya apa, pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja ada di negara lain. Akhirnya ketika boom daripada sumber daya alam ini lewat, akhirnya langsung kita juga terkena efeknya," kata Erick Thohir dalam Rilis LSI Januari 2022, Minggu, 22 Januari 2023.

Tak ingin kekayaan Indonesia terus dikeruk, Erick menyatakan bahwa Jokowi telah memulai program hilirisasi sumber daya alam sejak periode 2017-2018. Negara-negara maju tentu meradang atas kebijakan ini.

Selain digugat di persidangan WTO, ia menganggap Uni Eropa juga melakukan diskriminasi terhadap ekspor minyak sawit mentah (CPO) Indonesia lewat kebijakan Renewable Energy Directive (RED) II.

"Mereka pelan-pelan ingin menutup market kita. Jadi market kita harus dibuka, tetap market mereka harus ditutup dengan alasan-alasan policy yang tentu disusupi," keluhnya.

2. Menteri Perdagangan

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan, mengatakan bahwa langkah Indonesia untuk meminta Freeport membangun smelter tembaga di Gresik, Jawa Timur, ditentang oleh negara maju. Negara maju tidak ingin langkah hilirisasi yang tengah dijalankan pemerintah berdampak pada ekonomi Indonesia yang menjadi kuat.

“Oleh karena itu, luar negeri, negara maju keberatan. Wong kita mau maju kok mereka yang keberatan. Bayangkan seperti Freeport itu sudah berapa tahun sejak Indonesia merdeka, begitu-begitu saja,” kata Zulkifli Hasan Saat Membuka Kegiatan Festival Kemerdekaan 2023 di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Kamis, Juli 2023.

Mendag yang akrab disapa Zulhas itu menyebut pemerintah tidak menggubris tentangan negara maju tersebut. Presiden Jokowi bahkan tetap meminta dan mengambil langkah tegas meminta Freeport membangun smelter tembaga di Gresik.

“Pak Jokowi jadi paksa sekarang bikin pabrik, harus hilirisasi di sini. Itu kan memberi nilai tambah yang luar biasa,” sebutnya.

Pemerintah ingin hasil dari sumber daya alam Indonesia harus bermanfaat bagi masyarakat Indonesia dan tidak dibawa ke luar negeri. “Kita mengalami begitu lama, mengeksploitasi alam tapi tidak memberi manfaat yang besar kepada rakyat,” jelas dia.

Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengungkapkan, di bawah kepemimpinan Jokowi, hilirisasi nikel atau bauksit kini ribuan kali lebih bermanfaat jika dibandingkan saat dulu Indonesia mengekspor bahan mentah.

“Kalau dulu USD 1 dapatnya, sekarang USD 1.000. Bayangin,” tandas dia.

3. Menteri Bahlil

Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia tetap menetapkan kebijakan larangan ekspor nikel.

Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) sebelumnya meminta Indonesia untuk mempertimbangkan penghapusan secara bertahap kebijakan larangan ekspor bijih nikel.

“Sampai langit mau runtuh pun kebijakan hilirisasi akan tetap menjadi kebijakan di masa Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin, dan larangan ekspor akan tetap dijalankan,” kata Bahlil dalam Konferensi Pers Kebijakan dan Implementasi Hilirisasi sebagai Bentuk Kedaulatan Negara, Jumat, 30 Juni 2023.

Penilaian IMF yang menyebut kebijakan larangan ekspor nikel bisa menimbulkan kerugian bagi penerimaan negara dan berdampak negatif terhadap negara lain. Menurut Bahlil, penilaian IMF tersebut sangat keliru.

"Karena menurut analisa untung ruginya yang dilakukan oleh IMF itu adalah pertama menimbulkan kerugian bagi penerimaan negara dan yang kedua berdampak negatif terhadap negara lain. Pemikiran IMF ini bahwa pemikiran ini keliru besar," tegasnya.

Di sisi lain, pernyataan IMF yang menyebut Indonesia rugi dengan menyetop ekspor nikel sangat salah. Sebagai contoh, pada tahun 2016-2017 defisit neraca perdagangan Indonesia dengan Cina mencapai USD 18 miliar.

4. Menko Luhut

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan turut menyuarakan pentingnya hilirisasi mineral yang saat ini dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi.

Luhut dalam unggahan video di akun Instagram pribadinya @luhut.pandjaitan mengaku tak ingin ada negara dan lembaga yang mengatur kebijakan Indonesia, termasuk yang terkait upaya mewujudkan kemajuan negara.

"Kita harus berani melawan hal-hal yang (merugikan Indonesia). (Hilirisasi) perlu untuk keuntungan generasi yang akan datang. Kita jangan jadi, maaf kalau saya katakan, didikte oleh negara maju, kok mereka yang mengatur kita," ujar Luhut melalui unggahan videonya di akun Instagram @luhut.pandjaitan, dikutip Jumat, 6 Juli 2023.

"Jadi saya pikir, teman teman sekalian anak muda ini hilirisasi untuk membawa Indonesia sebagai negara berkembang menjadi negara kaya atau high income country, atau suatu ketika nanti 20 tahun lagi bisa menjadi negara maju," sambungnya.

"Kita jangan jadi, maaf kalau saya katakan, didikte saja oleh negara engara maju, kok mereka yang mengatur kita," katanya.