Jokowi-Maruf Amin Periksa Kesehatan, PB IDI: Makan Waktu 9 hingga 12 Jam

Tim-Pemeriksa-Kesehatan-Capres-dan-Cawapres.jpg
(ISTIMEWA)

RIAU ONLINE - Sesuai dengan pengantar Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo-Ma'ruf Arif dijadwalkan melakukan pemeriksaan kesehatan Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta, Minggu, 12 Agustus 2018.

Penilaian kesehatan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang selanjutnya diatur dengan Peraturan KPU RI Nomor 22 tahun 2018 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Di dalam peraturan KPU RI tersebut disebutkan bahwa KPU RI berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk menyusun panduan teknis penilaian kemampuan rohani dan jasmani bakal calon presiden dan wakil presiden yang ditetapkan dengan keputusan KPU serta memperoleh rekomendasi rumah sakit pemerintah yang akan digunakan sebagai tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan.

Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Prof. dr. Ilham Oetama Marsis menuturkan, tim pemeriksaan merupakan tim gabungan antara IDI dan RSPAD Gatot Subroto yang terdiri dari dari dokter spesialis, dokter gigi spesialis dan tenaga kesehatan lain. Seluruh tim terikat kepada Sumpah dan Kode etik sehingga wajib menjalankan pemeriksaan dengan profesional dan independen

"Terdapat banyak persyaratan untuk dapat menjadi Tim pemeriksa, salah satunya adalah memiliki masa kerja 15 tahun atau lebih sebagai dokter spesialis, bukan anggota partai, bukan sebagai dokter pribadi bakal calon atau sebagai anggota dokter kepresidenan, dan mendapat surat tugas dari perhimpunan dokter spesialisnya," jelas Ilham Oetama Marsis.

Pemeriksaan akan memakan waktu antara 9 hingga 12 jam diselingi waktu istirahat. Sebab itu, kata Ilham, dibutuhkan kehati-hatian dan kesabaran dalam menjalankan pemeriksaan ini.

"Kesimpulan berupa calon mampu atau tidak mampu secara jasmani dan rohani, serta positif atau negatif penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya," katanya.

Hasil pemeriksaan sendiri paling lambat harus disampaikan kepada KPU RI dua hari setelah pemeriksaan selesai dilakukan. Namun tim berkomitmen untuk sesegera mungkin menyerahkan kepada KPU setelah melalui rapat pleno tim.

"Diharapkan pemeriksaan dapat berjalan lancar dan hasilnya dapat segera disampaikan oleh Tim kepada KPU. Kewenangan menyampaikan hasil dan keputusan selanjutnya menjadi kewenangan KPU RI," harapnya.