(CNN Indonesia/Abi Sarwanto)
Kamis, 21 Desember 2017 10:48 WIB
RIAU ONLINE, JAKARTA - Airlangga Hartanto akhirnya terpilih sebagai ketua umum definitif Partai Golkar, menggantikan Setya Novanto (Setnov) yang kini sedang terjerat kasus hukum. Keputusan ini keluar melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar yang berlangsung Rabu, 20 Desember 2017 kemarin.
Teriakan 'setuju' menggema seisi ruangan, saat Ketua Sidang Munaslub Golkar, Dedi Mulyadi menanyakan persetujuan peserta Munaslub di JCC, Senayan, Jakarta. Ia juga meminta persetujuan bahwa Airlangga berhak merevitalisasi dan merestrukturisasi kepengurusan Golkar dibantu 5 orang.
Sebagai ketua umum, Airlangga Hartarto menargetkan Partai Golkar meraup 16 persen suara dalam Pemilu 2019 mendatang.
"Kami punya target 16 persen tapi kami punya harapan memperoleh 110 kursi di DPR," kata Airlangga usai dikukuhkan sebagai Ketua Umum Golkar periode 2017-2019.
Pada pileg 2014, Partai Golkar memperoleh 91 kursi parlemen atau sekitar 14 persen suara nasional. Golkar berada di bawah PDIP sebagai partai dengan suara terbanyak.
Partai Golkar, kata Airlangga juga akan segera melakukan konsolidasi untuk bisa mencapai target tersebut.
"Ini kami akan konsolidasi memperkuat barisan, kami kembalikan pada hasil pemilu 2014," ujarnya.
Airlangga juga menegaskan saat ini tidak ada lagi faksi-faksi atau kelompok di internal Golkar. Hal itu, menurut Airlangga terbukti dengan hasil musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) yang disepakati secara bulat.
Lebih lanjut, Airlangga menyampaikan akan segera merancang program pemenangan untuk Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Legislatif, dan pemilihan Presiden.
Selain itu, Partai Golkar, kata Airlangga, akan mulai fokus untuk mengawal program yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat.
Dirinya juga meminta kepada seluruh kader Partai Golkar untuk mendukung program kesejahteraan tersebut.
"Kader yang ada di DPR, DPRD, kader Partai Golkar di pemerintahan, baik gubernur, bupati wali kota seluruhnya mengupayakan program-program kesejahteraan rakyat jadi program prioritas 2018-2019," tutur Airlangga.
Sementara itu, terkait dengan rangkap jabatannya sebagai Menteri Perindustrian dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo. Apalagi, hal tersebut merupakan hak prerogatif presiden
"Amanah yang diberikan bapak presiden tentu sebagai pembantu beliau wajib untuk menjalankan amanat tersebut," katanya.
Sukai/Like Fan Page Facebook RIAUONLINE
Follow Twitter @red_riauonline
Subscribe Channel Youtube Riau Online,
Follow Instagram riauonline.co.id
