Indonesia Percepat Kesiapan Pasar Karbon Sektor Kehutanan

RIAU ONLINE, JAKARTA – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kehutanan bersinergi dengan United Nation Environments Program (UNEP) UN-REDD menyelenggarakan Carbon Market Technical Workshop di Mangkuluhur ARTOTEL Suites yang dilaksanakan pada Kamis, 23 April 2026. 

Pertemuan strategis ini bertujuan mempercepat kesiapan mekanisme pasar karbon di sektor kehutanan, khususnya dalam kerangka Pasal 6.2 Perjanjian Paris, demi membangun sistem yang kredibel dan berintegritas tinggi.

Workshop ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, lembaga internasional (FAO, UNEP, UNDP), asosiasi, hingga perwakilan negara sahabat seperti Norwegia, Singapura, dan Amerika Serikat. Fokus utama pembahasan mencakup aspek teknis seperti corresponding adjustments, sistem otorisasi, pelacakan, hingga pelaporan karbon.

Direktur Bina Usaha Pemanfaatan Hutan (BUPH), Ilham, ST, menegaskan bahwa fokus Indonesia saat ini telah bergeser dari sekadar membangun regulasi menuju implementasi nyata yang berdampak.

“Indonesia telah memiliki fondasi kebijakan yang kuat. Tantangan kita sekarang adalah memastikan bahwa seluruh sistem, mulai dari perizinan, akuntansi karbon, hingga pelaporan, dapat berjalan secara terintegrasi dan memberikan kepastian bagi para pelaku. Ini penting untuk menjaga kredibilitas Indonesia dalam pasar karbon global sekaligus memastikan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat di tingkat tapak,” ujar Ilham.

Senada dengan hal tersebut, Bambang Arifatmi, selaku UNEP Country Coordinator, menyoroti pentingnya penerjemahan kebijakan ke dalam sistem operasional yang utuh.

“Tantangan kita bukan lagi ambisi, melainkan bagaimana menerjemahkan kebijakan menjadi sistem yang berjalan secara utuh dan terintegrasi,” jelas Bambang dalam pembukaan acara.

Dari sisi internasional, para pakar menekankan bahwa konsistensi adalah kunci menarik investasi jangka panjang. Kamran Hussain, Carbon Market Expert dari UNEP, memberikan pandangannya:

“Investor dan pembeli karbon membutuhkan kepastian, baik dari sisi regulasi, metodologi, maupun sistem pelaporan. Indonesia memiliki potensi besar, namun kejelasan mekanisme dan konsistensi implementasi akan menjadi faktor penentu dalam menarik investasi jangka panjang.”

Sementara itu, Natalia Rialucky dari ASEAN Alliance on Carbon Markets (AACM), melihat Indonesia memiliki peran sentral di kawasan regional. Menurutnya, Indonesia dengan kekayaan hutannya dapat memimpin standar transparansi dan kolaborasi lintas negara di ASEAN.

Indonesia menetapkan standar integritas tinggi melalui lima kriteria wajib: additionality, keterlibatan masyarakat, pembagian manfaat yang adil, perlindungan keanekaragaman hayati, serta prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC). Hal ini memastikan bahwa pasar karbon memiliki legitimasi sosial dan bersifat inklusif.

Potensi dan Tantangan di Tengah Dinamika Global:

• Target Luas: 48,69 juta ha untuk mitigasi dan 3,5 juta ha lahan terdegradasi.

• Kerja Sama Bilateral: Meningkatnya minat dari Jepang, Singapura, dan Norwegia melalui compliance market.

• Pergeseran Tren: Adanya perubahan preferensi global dari proyek avoidance (pencegahan) ke removal (penyerapan), serta peningkatan standar MRV (Monitoring, Reporting, and Verification).

Workshop ini merumuskan sejumlah langkah prioritas untuk memperkuat posisi Indonesia, di antaranya:

• Penyusunan metode akuntansi corresponding adjustment yang transparan.

• Penguatan sistem otorisasi dan registry karbon nasional.

• Persiapan pelaporan awal ke UNFCCC.

• Pengembangan baseline berbasis data lokal.

• Uji coba sistem end-to-end dari otorisasi hingga pelaporan.

Sebagai penutup, Bambang Arifatmi kembali mengingatkan bahwa pasar karbon hanyalah instrumen untuk mencapai tujuan iklim yang lebih besar.

“Indonesia memiliki peluang besar. Yang dibutuhkan sekarang adalah kejelasan aturan dan konsistensi implementasi untuk membangun kepercayaan dan mendorong skala proyek berintegritas tinggi,” pungkasnya.