Aktual, Independen dan Terpercaya


Walhi: Sia-sia Menteri Siti Sering ke Riau

Kebakaran-Hutan-dan-Lahan.jpg
(RIAUONLINE.CO.ID/ISTIMEWA)

RIAUONLINE, PEKANBARU – Seringnya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, ke Riau, usai ia dilantik oleh Presiden Joko Widodo mendapat kritikan pedas dari aktivis lingkungan hidup. 

 

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Riau, Riko Kurniawan, saat bincang-bincang dengan RIAUONLINE.CO.ID, Minggu (12/7/2015), mengatakan, kedatangan Menteri Siti Nurbaya ke Riau tak menyelesaikan pembakaran lahan berakibat kabur asap. 

 

”Kunjungan dari Menteri LHK sebenarnya tak menyelesaikan masalah sudah terjadi. Kenyataan bahwa Riau telah mengalami kabut asap setiap tahun sejak tahun 1997 itu tak bisa diselesaikan," kritik Riko. 

 

(Baca Juga: Bukit Cadika Bangkinang Membara

 

Berdasarkan catatan RIAUONLINE.CO.ID, Menteri Siti Nurbaya datang pertama kali ke Riau pada Selasa, 18 November 2014. Kedatangan tersebut sempat menimbulkan kehebohan. Pasalnya, Siti datang diiringi beberapa orang pegiat lingkungan hidup asing, seperti Greenpeace, dan lokal, Walhi. 

 

Sejak itu, hingga kini, Siti Nurbaya telah datang ke Riau sebanyak enam kali guna memantau kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dan penanganannya di kawasan gambut Riau. Terakhir, ia datang bersama dengan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menkopolhukam), pada Sei, 8 Juni 2015 dan sempat menginap semalam di Pekanbaru. 

 

(Baca Juga: Kepala BPBD Riau Kaget Lonjakan Titik Api

 

"Selama ini kunjungan sifatnya hanya melihat bagaimana kesiapan memadamkan karhutla yang akan terjadi. Tapi soal bagaimana supaya kebakaran tak terjadi lagi itu tak pernah dilakukan. Makanya masalah kabut asap ini tak akan pernah selesai kalau cara penanganannya bersifat represif saja seperti ini,” kata Riko. 

 

Riko mengatakan, untuk apa memadamkan api jika apinya dapat dicegah, Caranya, dengan memberikan sanksi tegas bagi perusahaan yang ketahuan membakar lahannya, atau mencabut izin konsesi pada lahan-lahan seharusnya tak diberikan izin konsesi.

 

Cara lainnya, reboisasi dan memperbaiki kualitas hutan. “Jika itu dilakukan, kunjungan menteri LHK pasti tak akan terkesan sia-sia,” kata Riko.

 

Sukai/Like Fan Page Facebook RIAUONLINE dan Follow Twitter @red_riauonline