Asap karhutla kembali menyelimuti Kota Pekanbaru, Selasa, 15 September 2026. (RAHMADI DWI PUTRA/RIAU ONLINE)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Forkopimda Riau meyakinkan Presiden Prabowo Subianto bahwa mereka mampu mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau. Hal ini disampaikan saat Prabowo berkunjung memantau karhutla di Riau pada beberapa waktu lalu.
Laporan itu disambut apresiasi dari Prabowo. Ia bahkan berjanji akan menaikkan pangkat Pangdam dan Kapolda Riau.
"Coba carikan jabatan supaya mereka bisa naik pangkat,” ujar Prabowo kepada Kapolri dan Panglima TNI.
Namun setelah kunjungan sang Presiden, kondisi di lapangan justru memburuk. Kabut asap kian pekat menyelimuti Ibu Kota Riau, pada Selasa, 15 September 2026.
Kualitas udara kembali masuk kategori sangat tidak sehat. Warga harus berhadapan dengan bau gosong, mata perih, batuk, hingga kekhawatiran terhadap kesehatan anak-anak.
Bagi masyarakat, kabut asap bukan sekadar persoalan lingkungan. Asap yang masuk ke rumah dan dihirup setiap hari telah berubah menjadi ancaman terhadap kesehatan.
Situasi tersebut memunculkan pertanyaan yang semakin keras di tengah masyarakat. Setelah berbagai pernyataan dan langkah penanganan karhutla, sejauh mana negara mampu menghentikan sumber persoalan karhutla?
Berbagai keluhan disampaikan warga dalam kolom komentar unggahan Instagram @Kabarpekanbru, seperti dikutip RIAU ONLINE. Seorang warganet bahkan mengeluhkan kondisi anaknya yang harus menjalani perawatan di rumah sakit akibat ISPA.
"Anak saya sudah 7 hari di RS karena ISPA," keluh akun Sin***.
Komentar tersebut menjadi salah satu gambaran bagaimana dampak kabut asap dirasakan langsung masyarakat. Ketika asap kembali datang, warga tidak memiliki banyak pilihan selain mengurangi aktivitas di luar rumah, menggunakan masker dan berharap kondisi udara segera membaik.
Baca Juga
Namun, bagi sebagian warga, masker pun tidak cukup menghilangkan rasa khawatir.
"Padahal sudah pakai masker, tetap saja tercium bau gosong," kata Ki**.
Keluhan mengenai kondisi udara juga datang dari kawasan Kulim Timur.
"Di Kulim Timur asapnya makin pekat," lanjut Na***.
Warga tidak hanya mempertanyakan upaya pemadaman, tetapi juga kapan mereka dapat kembali menghirup udara tanpa mencium bau gosong.
"Paru-paru kami bukan baja, Pak," sentil Ris**.
Presiden Datang, Warga Bertanya Hasilnya
Kedatangan Presiden Prabowo ke Riau pada 24 Agustus 2026 lalu sempat membawa harapan baru bagi masyarakat di tengah maraknya karhutla. Persoalan penanganan karhutla, termasuk perhatian terhadap dugaan keterlibatan korporasi, menjadi salah satu isu yang mendapat sorotan.
Namun, ketika beberapa pekan kemudian kabut asap kembali menyelimuti Pekanbaru, sebagian masyarakat mulai mempertanyakan hasil konkret dari berbagai langkah tersebut.
"Ntah apa gunanya Presiden datang kemari, katanya mau tangkap korporasi, belum tau ntu infonya," ujar Tr***.
Pertanyaan tersebut bukan sekadar ditujukan kepada pemerintah daerah. Publik juga menunggu sejauh mana aparat penegak hukum mampu membongkar persoalan karhutla hingga ke akar.
Sebab, dalam pandangan masyarakat, persoalan karhutla tidak selalu selesai hanya dengan menemukan orang yang berada di lokasi ketika api muncul.
Penindakan hukum terhadap pelaku pembakaran memang penting. Namun, jika pembakaran dilakukan secara terorganisasi atau terdapat pihak yang memerintahkan, membiayai maupun mengambil keuntungan dari aktivitas tersebut, maka pengungkapan perkara semestinya tidak berhenti pada pelaku lapangan.
Jika aparat hanya menangkap orang yang ditemukan berada di lokasi, sementara dugaan aktor yang berada di balik pembakaran tidak pernah terungkap, masyarakat tentu akan bertanya apakah penegakan hukum benar-benar menyentuh akar persoalan.
Namun demikian, dugaan keterlibatan pihak tertentu tetap harus dibuktikan melalui proses hukum. Tidak tepat pula menjadikan tudingan di media sosial sebagai dasar untuk menyimpulkan kesalahan seseorang atau suatu perusahaan.
Publik menunggu pembuktian dan transparansi penegakan hukum. Di tengah perdebatan mengenai siapa yang harus bertanggung jawab, masyarakat tetap menjadi pihak yang harus menghirup udara tercemar.
