nggota DPRD Kota Pekanbaru, Muhammad Sabarudi. (HERIANTO WIBOWO/RIAU ONLINE)
RIAU ONLINE, PEKANBARU – Pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru yang menembus 7,39 persen pada Triwulan II 2026 mendapat tanggapan positif dari anggota DPRD Kota Pekanbaru, Muhammad Sabarudi.
Angka tersebut bukan sekadar menunjukkan geliat ekonomi Kota Bertuah, tetapi juga menempatkan Pekanbaru di posisi teratas secara nasional dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi dibandingkan kota-kota lainnya di Indonesia.
Sabarudi mengapresiasi capaian tersebut. Namun, ia mengingatkan agar tingginya pertumbuhan ekonomi tidak berhenti sebagai angka statistik, melainkan harus diterjemahkan menjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Ini tentu menjadi capaian yang patut kita apresiasi. Pertumbuhan ekonomi Pekanbaru mencapai 7,39 persen, bahkan berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana angka ini benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Sabarudi, Selasa 15 September 2026.
Berdasarkan paparan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dan Rilis Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Triwulan II 2026 di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin 7 September 2026, Pekanbaru mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 7,39 persen secara year-on-year (yoy).
Pekanbaru berada di posisi pertama, disusul Batam dengan 7,28 persen, Surabaya 7,20 persen, Makassar 7,04 persen dan Palopo 6,97 persen.
Capaian Pekanbaru tersebut juga lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,29 persen pada periode yang sama.
Menurut Sabarudi, tingginya pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya aktivitas ekonomi yang cukup kuat di Pekanbaru. Namun, pemerintah harus memastikan pertumbuhan tersebut menciptakan efek berantai bagi masyarakat.
“Ekonomi tumbuh tentu harus ada dampaknya. UMKM harus semakin hidup, lapangan pekerjaan bertambah, investasi masuk, daya beli masyarakat meningkat dan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat juga naik,” katanya.
Baca Juga
Politisi PKS ini juga menyoroti tingginya realisasi investasi di Pekanbaru yang berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi daerah.
Sepanjang Januari hingga Juni 2026, realisasi investasi Pekanbaru tercatat sekitar Rp7,35 triliun, atau mencapai 156,02 persen dari target. Sementara itu, realisasi investasi pada Triwulan II mencapai sekitar Rp4,79 triliun.
Menurutnya, capaian tersebut menjadi indikator positif bahwa Pekanbaru masih memiliki daya tarik bagi dunia usaha dan investor.
Namun, ia meminta Pemko Pekanbaru tidak cepat berpuas diri. Kemudahan investasi, kualitas pelayanan publik, kepastian usaha dan pembangunan infrastruktur harus terus diperkuat.
“Investasi yang masuk harus kita jaga. Jangan hanya mengejar nilai investasinya, tetapi juga bagaimana investasi itu membuka lapangan kerja dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Pekanbaru,” tegasnya.
Sabarudi berharap momentum pertumbuhan ekonomi tersebut dapat menjadi pijakan bagi Pekanbaru untuk memperkuat posisinya sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Sumatra.
Ia juga meminta seluruh pemangku kepentingan menjaga momentum tersebut dengan menciptakan iklim usaha yang sehat serta memastikan kebijakan pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Jangan sampai kita hanya bangga karena menjadi yang tertinggi. Justru setelah ini tantangannya lebih besar. Bagaimana mempertahankan pertumbuhan dan memastikan masyarakat Pekanbaru menjadi pihak yang paling merasakan manfaatnya,” pungkas Sabarudi.
Sebelumnya, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho juga menyambut positif capaian pertumbuhan ekonomi tersebut. Ia menilai angka 7,39 persen merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, UMKM hingga investor.
“Alhamdulillah, ini kabar yang membanggakan bagi masyarakat Pekanbaru. Tetapi bagi kami, bukan sekadar soal menjadi nomor satu. Yang paling penting adalah ekonomi kota bergerak, investasi tumbuh, UMKM hidup, lapangan pekerjaan terbuka, dan manfaatnya semakin dirasakan masyarakat,” ujar Agung.
Agung menegaskan capaian tersebut bukanlah garis finis bagi pemerintah daerah. Sebaliknya, angka tersebut menjadi tantangan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi sekaligus memastikan manfaatnya dirasakan masyarakat.
“Angka 7,39 persen ini bukan garis finish. Ini justru menjadi tanggung jawab bagi kami untuk bekerja lebih keras. Pertumbuhan harus menghadirkan kesejahteraan. Kalau ekonomi tumbuh, masyarakat juga harus ikut tumbuh dan merasakan manfaatnya,” tegasnya.
