Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Syahrial Abdi. (RAHMADI DWI PUTRA/RIAU ONLINE)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, mengajak seluruh stakeholder lintas sektor untuk mengembangkan industri hilirisasi sawit untuk menunjang perekonomian di Provinsi Riau.
Menurutnya, dengan komitmen dan sinergi bersama baik dari Pemerintah Pusat dan daerah, maka Riau memiliki potensi besar.
"Artinya, kita didorong untuk tidak hanya menjadi penghasil bahan baku di sektor hulu, namun juga mampu menjadi pusat pertumbuhan industri hilir yang berdaya saing tinggi," ujarnya, Kamis, 7 Mei 2026.
Ia menjelaskan, saat ini ada aturan PMK Nomor 10 Tahun 2026, yang mengatur tentang besaran Dana Bagi Hasil (DBH) sawit.
Baca Juga
DBH Sawit ini merupakan peluang strategis untuk mendorong pembangunan daerah. Selain memperkuat sektor perkebunan, kebijakan ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Aturan ini harus menjadi momentum bagi Riau untuk optimalisasi pendapatan melalui hilirisasi sawit.
Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 833/KPTS/SR.020/M/12/2019 tentang Penetapan Luas Tutupan Kelapa Sawit Indonesia Tahun 2019, luas tutupan kelapa sawit Provinsi Riau yaitu 3,38 juta hektare.
Kemudian, berdasarkan data yang ada di Dinas Perkebunan Provinsi Riau, total luas tutupan lahan perkebunan di Provinsi Riau Tahun 2024 yaitu 4,8 juta hektare, dimana tutupan lahan perkebunan ini didominasi oleh komoditi kelapa sawit seluas 3,4 juta hektare.
Menurutnya, besaran luasan tersebut harus dimanfaatkan secara optimal melalui kebijakan yang tepat. Pengelolaan sektor sawit diharapkan mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap pembangunan daerah.
"Ini harus kita manfaatkan secara optimal. Kebijakan ini tidak hanya berbicara tentang transfer fiskal semata, tetapi juga menjadi instrumen untuk memperkuat pembangunan dan kemajuan infrastruktur di daerah," pungkasnya.
