Anggota Komisi III DPRD Provinsi Riau Abdullah (Dok. DPRD Riau)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Anggota Komisi III DPRD Provinsi Riau Abdullah mengatakan ada potensi nilai APBD Perubahan 2026 akan mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan realisasi pendapatan daerah yang belum optimal.
"Kalau melihat realisasi, bisa jadi (APBD Perubahan) turun dari APBD Murni. Tapi mungkin tidak banyak, dari Rp8,3 triliun menjadi Rp8 triliun," ujarnya, Rabu 19 Agustus 2026.
Ia menjelaskan, penyerapan pendapatan daerah ini harus segera digesa oleh Pemprov Riau, agar potensi penurunan ini tidak terjadi.
Menurutnya, DPRD Riau juga sudah mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah (OPD). Bersama Komisi III DPRD Riau, Pansus ini melakukan evaluasi dengan Bapenda, OPD terkait, hingga pelaku usaha untuk mengoptimalkan potensi-potensi pendapatan di Riau.
DPRD juga mendorong digitalisasi pengelolaan pendapatan daerah. Sistem ini dinilai dapat mempersempit potensi kebocoran dan membuat penerimaan lebih transparan.
Baca Juga
Namun, pihaknya memahami penerapan kebijakan tersebut membutuhkan anggaran dan persiapan teknis. Sehingga pelaksanaan belum bisa dimasukkan dalam APBD Perubahan 2026.
"Digitalisasi tersebut kemungkinan baru bisa diakomodasi dalam APBD murni 2027," jelasnya.
Berdasarkan data yang diungkap oleh Ketua Komisi III DPRD Riau Edi Basri sebelumnya, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau per Agustus 2026, baru mencapai 51,1 persen.
"Realisasi PAD kita baru di angka 51,1 persen dari target APBD 2026 yang ditetapkan Rp8,2 triliun, padahal waktu yang tersisa tinggal 5 bulan lagi. Seharusnya di Agustus, realisasi sudah berkisar 60 persen," jelasnya.
Edi Basri juga mengatakan masih optimis capaian pendapatan akan sesuai target apabila Pemprov mampu menggesa pendapatan dari sektor-sektor potensial yang telah dipaparkan.
Misalnya setoran Riau Petroleum itu targetnya Rp500 miliar tapi baru disetor Rp38 miliar. Kemudian SPR yang setorannya naik menjadi Rp20 miliar. Ada juga pajak kendaraan dan bahan bakar dan pajak lainnya," pungkasnya.
