Data PHK Kemnaker, 2.500 Warga Riau Kehilangan Pekerjaan Sepanjang 2025

RIAU ONLINE, PEKANBARU – Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) masih membayangi dunia ketenagakerjaan di Indonesia sepanjang tahun 2025. Provinsi Riau tercatat menjadi salah satu wilayah dengan angka terdampak yang cukup signifikan di luar Pulau Jawa.

Berdasarkan data terbaru yang dirilis Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada Kamis, 22 Januari, seperti dilansir dari jaringan RIAU ONLINE, Suara.com, total pekerja yang terkena PHK di Indonesia mencapai 88.519 orang selama periode 2025.

Di tengah dominasi provinsi-provinsi di Pulau Jawa, Riau mencatatkan angka PHK sebanyak 2.546 pekerja. Angka ini menempatkan Riau dalam daftar provinsi dengan jumlah kasus PHK yang patut diwaspadai di wilayah Sumatera.

Jika dibandingkan dengan tetangganya, posisi Riau berada di bawah Kepulauan Riau yang mencatatkan 3.265 orang terdampak, namun masih lebih tinggi dibandingkan Sumatera Utara dengan 1.969 orang, Sumatera Selatan 1.537, dan Sumatera Barat yang hanya 627 orang.

Secara nasional, Jawa Barat memang masih memegang angka tertinggi dengan 18.815 orang yang kehilangan pekerjaan. Namun, masuknya Riau dalam daftar angka PHK di atas dua ribu jiwa menunjukkan adanya tantangan ekonomi serius yang dihadapi industri di Bumi Lancang Kuning tersebut.

Kemnaker merinci, tren PHK di Indonesia Timur dan wilayah luar Jawa lainnya juga mengalami kenaikan. Sulawesi Selatan memimpin di luar Jawa dengan 4.297 orang, disusul Kalimantan Timur dengan 3.917 orang.

Berikut adalah gambaran posisi PHK di Riau dibandingkan beberapa provinsi lain di Sumatera:

• Kepulauan Riau: 3.265 orang
• Riau: 2.546 orang
• Sumatera Utara: 1.969 orang
• Sumatera Selatan: 1.537 orang
• Lampung: 800
• Sumatera Barat: 627
• Bengkulu: 535
• Aceh: 429
• Jambi: 303

Namun, secara keseluruhan, tiga provinsi di Pulau Jawa tetap menjadi penyumbang terbesar angka PHK nasional, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah (14.700 orang), dan Banten (10.376 orang).

Munculnya data ini menjadi peringatan bagi pemerintah daerah di Riau untuk memperkuat sinergi dengan sektor industri guna menekan laju pengangguran.

Tingginya angka PHK ini diharapkan dapat diantisipasi melalui berbagai program pelatihan dan penyerapan tenaga kerja baru guna menjaga stabilitas ekonomi daerah di tahun 2026.