Anggota Komisi III DPRD Provinsi Riau Abdullah (Istimewa)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - BRK Syariah menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) di Kota Batam, Kamis, 23 Oktober 2025. RUPS-LB ini digelar untuk menetapkan siapa saja yang akan menduduki posisi Komisaris Utama, Komisaris Independen, Direktur Dana dan Jasa, serta Direktur Operasional.
Terkait hal ini, Anggota Komisi III DPRD Provinsi Riau Abdullah mengatakan, bahwa RUPS-LB yang digelar harus menghasilkan jajaran direksi yang benar-benar berkompetensi untuk mengembangkan dan membesarkan BRK Syariah.
"Saya dengar akan digelar seleksi untuk pemilihan direksinya. Kita harap jajaran direksi yang dipilih nantinya benar-benar kompeten, bisa membesarkan BRK Syariah dan menjadikan BUMD ini sebagai kebanggaan masyarakat Riau," ujarnya.
Selain itu, pihaknya juga berharap agar para pemegang saham memperhatikan latar belakang dari para calon direksi. Baik untuk Komisaris Utama, Komisaris Independen, Direktur Dana dan Jasa, serta Direktur Operasional.
"Kita harap jangan sampai latar belakangnya juga ada catatan-catatan yang tidak mendukung. Misalnya ada catatan masalah hukum. Supaya tidak menjadi beban dalam membangun BRK Syariah," jelasnya.
Menurutnya, BRK Syariah harus benar-benar dikelola dengan baik oleh pejabat-pejabat profesional dan berpengalaman di bidangnya masing-masing.
Sementara itu, Pengamat sekaligus Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Roau (FEB Unri), Dahlan Tampubolon, mengatakan keberadaan anak daerah di jajaran direksi BUMD termasuk di BRK Syariah, dapat menjadi kunci penggerak pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Baca Juga
Menurutnya, putra daerah biasanya lebih memahami karakteristik pasar, kebutuhan masyarakat, potensi sumber daya alam, serta dinamika sosial-politik setempat.
"Ini adalah modal strategis yang tidak dimiliki oleh orang luar," tegasnya.
BUMD, kata Dahlan, pada dasarnya dibentuk untuk mendorong pembangunan daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan kepemimpinan anak daerah memiliki integritas dan kompetensi, perusahaan daerah dapat lebih fokus menciptakan multiplier effect bagi ekonomi lokal.
Berdasarkan data diperoleh RIAUONLINE.CO.ID, BRK Syariah pada tahun buku 2024 membukukan laba bersih Rp 339 miliar. Namun, pada Semester I 2025 ini, laba bersih jauh dari setengah jumlah diperoleh tahun 2024 silam, hanya sebesar Rp 149,15 miliar, atau turun sekitar 9,13 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya.
Menurut Dahlan, di sinilah perlunya direksi yang kompeten, terlepas dari asalnya, akan mampu menerapkan Good Corporate Governance (GCG), memangkas birokrasi tidak efisien, serta membuat keputusan investasi yang rasional dan menguntungkan.
Karena itu, kunci perubahan BUMD yang selama ini "tumpul" menjadi lokomotif ekonomi daerah bukan semata pada asal-usul direksi, melainkan pada proses seleksi yang transparan dan berbasis meritokrasi.
“Memberikan kesempatan kepada anak daerah adalah langkah strategis karena mereka memiliki motivasi yang besar untuk sukses di kampung halamannya sendiri. Namun, proses rekrutmen harus memastikan anak daerah yang terpilih adalah talenta terbaik dengan visi bisnis modern dan keberanian melakukan reformasi,” ujar Dahlan.
Ia juga menekankan BUMD harus bertransformasi menjadi entitas bisnis yang sehat, kompetitif, dan berkontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Anak daerah yang profesional dan visioner akan menjadi motor penggerak agar BUMD benar-benar menjadi kebanggaan dan penopang ekonomi,” pungkasnya.
