Wakil Ketua DPRD Pekanbaru, Tengku Azwendi Fajri (Herianto Wibowo/Riau Online)
RIAU ONLINE, PEKANBARU — Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Tengku Azwendi Fajri, meminta Dinas Pendidikan (Disdik) memberikan teguran hingga sanksi kepada sekolah yang masih menggelar Pembelajaran Tatap Muka (PTM), meski Pemerintah Kota Pekanbaru telah mengeluarkan edaran pemberlakuan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).
Azwendi menegaskan, edaran Wali Kota tersebut harus dipatuhi seluruh satuan pendidikan. Kebijakan PJJ dikeluarkan sebagai langkah perlindungan terhadap peserta didik di tengah kondisi kualitas udara Pekanbaru yang masih mengkhawatirkan.
"Kita minta Dinas Pendidikan melakukan pengawasan. Kalau ada sekolah yang tidak mengindahkan edaran, berikan teguran atau sanksi sesuai aturan," tegas Azwendi, Rabu 7 Oktober 2026 pagi.
Menurutnya, ketidakpatuhan terhadap kebijakan tersebut tidak boleh dibiarkan. Terlebih, penerapan PJJ dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan kesehatan para siswa.
"Edaran itu dibuat untuk melindungi anak-anak kita. Jangan sampai aturan sudah dikeluarkan, tetapi di lapangan tidak dijalankan," ujarnya.
Baca Juga
Karena itu, Azwendi meminta Disdik Pekanbaru memastikan seluruh sekolah menjalankan kebijakan PJJ secara konsisten. Ia juga menekankan agar tidak ada sekolah yang mendapatkan perlakuan berbeda dalam penerapan kebijakan tersebut.
Pengawasan, lanjutnya, menjadi hal penting untuk memastikan kebijakan PJJ benar-benar berjalan selama kondisi kualitas udara masih mengkhawatirkan.
Sebelumnya, TK, SD, dan SMP Islam As-Shofa yang berlokasi di Jalan Tuanku Tambusai Ujung, Pekanbaru, menjadi salah satu sekolah yang tetap menggelar pembelajaran tatap muka seperti biasa meski edaran PJJ telah diberlakukan.
Kondisi tersebut kemudian menimbulkan kekhawatiran di kalangan wali murid, terutama terkait potensi dampak buruk kualitas udara terhadap kesehatan anak-anak.
Salah seorang wali murid yang meminta namanya tidak dipublikasikan mengatakan, kebijakan PJJ yang dikeluarkan Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Pendidikan tentunya telah melalui berbagai pertimbangan.
"Harusnya diindahkan. Aneh saja kalau sekolah tidak patuh terhadap dinasnya. Sepatutnya sekolah memberi contoh kepatuhan terhadap aturan," ujarnya.
Ia berharap Dinas Pendidikan tidak hanya mengeluarkan kebijakan, tetapi juga memastikan pelaksanaannya di seluruh sekolah, sehingga tujuan perlindungan terhadap siswa di tengah kondisi kualitas udara yang buruk dapat benar-benar tercapai.
